Bang...! Novel Baswedan Berani Bantu Pemerintah Penangan Covid-19 (Berani Jempol) Tahan Duluh Polemik TWK Nya

RIAUPUBLIK.COM, JAKARTA-- Polemik TWK Terus berlanjut, Meskipun Indonesia Dihantam badai besar Covid-19, yang Penyebaran Virus C-19 Makin Mengganas. meskipun Pengalaman mereka belasan tahun lebih di KPK selama ini, sangat mumpuni untuk melakukan pencegahan korupsi dimanapun.

Seperti yang sering disampaikan akademisi dari Universitas Pelita Harapan Dr.Emrus Sihombing yang mengatakan bahwa menambahkan rujukan final yang normatif dalam menyelesaikan polemik alih status pegawai KPK menjadi ASN. Hal itu telah sesuai UU Nomor 19 tahun 2019 pasal 1 butir 6 disebutkan bahwa pegawai KPK adalah ASN.

"Dengan demikian, semua pegawai KPK harus berstatus ASN. Jika bukan ASN, maka tugas yang dilakukan tidak memenuhi azas"

Sementara Ditempat Terpisah, disela makan malam bersama para tokoh lintas agama dari Walubi, Katolik, Hindu, Korpus BEM Se Riau. (Senin malam) 5/7/2021, T.Rusli Ahmad ketua DPP Santri Tani NU menanggapi Permasalahan TWK masih berlanjut

"Mari fokus bersatu mencegah peredaran covid 19, jangan sibuk membuang energi dengan pertikaian terkait TWK ASN di KPK, jika yang tak lulus tes Kebangsaan, silahkan ambil jalur hukum di PTUN. Jangan dipolitisasi hal- hal yang tak bermanfaat sehingga menambah polemik yang membingungkan masyarakat, sementara Covid yang telah berakibat kepada segala aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam aspek Pertanian yang bisa menggagalkan program ketahanan pangan Nasional dari Presiden Jokowi, jika Covid ini terus meningkat masyarakat semua akan merasakan dan terdampak langsung dalam perekonomian masyarakat dan Negara, sementara semua pada sibuk mengurus anggota KPK yang tak lulus TWK untuk menjadi ASN, tapi mari bersama kita fokus memikirkan masyarakat bangsa dan negara ini."Ujar T. Rusli Ahmad. 

Bagi pegawai KPK yang tak lulus ASN bisa dikaryakan di BUMN sebagai pegawai kontrak atau di bidang usaha mana mereka yang dibutuhkan dikarenakan pengalaman mereka dalam pemberantasan korupsi untuk Negara.

"Anggota KPK yang tak lulus TWK bisa dikaryakan di BUMN atau Usaha Negara dan Daerah dikarenakan kemampuan mereka dalam pemberantasan korupsi dahulu."Ujarnya T.Rusli Ahmad lagi. 

Sekarang yang penting, mari kita bantu Pemerintah dalam menekan peredaran wabah covid ditengah bangsa dan Negara ini yang angka penyebarannya sudah cukup mengkuatirkan.

Janganlah sibuk berpolitisasi hal hal yang tidak diperlukan, sekarang yang urgen adalah mari satukan tekad untuk Kemajuan bangsa dan Penanggulangan Covid 19 ini. Hentikan semua Polemik dan politisasi serta kepentingan sekelompok oknum.. ***