Diskusi Publik Ketahanan Pangan Nasional, Dr Emrus Sihombing: Pemerintah Jangan Lepas Tangan

RIAUPUBLIK.COM, KAMPAR- Kendala yang menjadi masalah besar terhadap petani khusunya di Riau terjadinya inkonsistensi harga

Demikian dikatakan Ketua umum Aliansi Pewarta Pertanian Indonesia (APPI) saat menjawab pertanyaan dari wartawan senior Riau, Drs. Wahyudi El Panggabean saat menjadi moderator Diskusi Publik Ketahanan Pangan Nasional di APPI di jalan Uka Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar, Sabtu (03/4/21).

Ketum APPI itu mengatakan pengalaman yang pernah dialami Pusdiklat APPI  saat melakukan ujicoba penanaman kooditi cabai mengalami kerugian karena ketidak stabilan harga.

“Pada saat panen cabe, harga anjlok, akhirnya biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, "ungkapnya.

Begitu juga pada komoditas singkong, ujar Alex, pada saat dua tahun lalu pemerintah menggalakkan penanaman pokok singkong dan pada saat itu harganya sangat menggiurkan mencapai 1.200 rupiah perkilogram, "katanya.

Namun sekarang pada saat penen raya, harga singkong anjlok hingga menembus angka 500 rupiah perkilogramnya. “dan ini selalu mejadi momok oleh petani, "ujar ketum APPI itu.

Menyikapi permasalahan petani yang diungkapkan oleh ketum APPI,  Dr., Emrus Sihombing yang pernah menjabat juru bicara Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatakan Kementrian Perdagangan memiliki tanggung jawab menjaga kestabilan harga.

“Tidak boleh pemerintah lepas tangan, dan pemerintah harus hadir”. kata Emrus. Ketika masyarakat menghasilkan produksi yang melimpah, tidak ada alasan, bahwa itu tidak terpasarkan, "ungkapnya.

Dengan demikian, Emrus berpendapat, ada empat instansi yang bertanggung jawab dalam meningkatkan ketahanan pangan. Diantaranya Kementrian Pertanian, Kementrian Kehutanan, Kementrian Koperasi dan disuport oleh Kementrian Perdagangan dalam hal pemasaran dan menjaga kestabilan harga, "kata Alumni IPB itu.

Mantan Jubir Undang-undang Ciptakerja itu menegaskan kementrian terkait harus berperan aktif membantu masyarakat, terutama menjaga kestabilan harga. Ia mengatakan kementrian harus jeli dalam mengelola distribusi produk pertanian.

“Didaerah mana, produknya yang harus dipasarkan, dan daerah mana yang harus dibawa ke Riau, "pungkas Emrus.