Postingan
DPRD Natuna Terima Keluhan Ratusan Guru Honorer
Kedatangan mereka, ke Ruang Paripurna DPRD Natuna, untuk mengadukan nasib, terkait jumlah guru honorer (GTKHNK) 35 tahun Plus,agar diangkat jadi PNS. Ini merupakan gerakan nasional, dilaksanakan di seluruh Indonesia.
Sebenarnya, banyak yang mau hadir, namun karena jarak dan terbatasnya transportasi, maka hanya perwakilan saja. Diakuinya dirinya telah mengabdi jadi guru honorer kurang lebih 13 tahun .
Kedatangannya kesini, meminta restu dari Dewan, Pemkab, Disdik, untuk mengeluarkan rekomendasi, kepada Presiden, agar diangkat jadi PNS, ucap
Bendahara Forum Guru 35 tahun keatas itu, saat berada di ruang paripurna. Kami berharap, lewat rekonendasi itu, Presiden mau mengabulkan permintaan kita, ucapnya, dilansir dari media rakyat.
Sementara Ketua DPRD Natuna, Andes Putra telah hadir dalam ruangan. Acara sempat tertunda 20 minit, karena pihak BKD, telat datang.
Andes Putra beserta sebahagian anggota DPRD, turut iba, dialami para guru honorer. Dari segi pendapatan sangatlah minim. Karena penghasilan mereka tidak sesuai dengan UMK. Oleh sebab itu, kami sangat merespon keinginan para guru. Seperti diutarakan juru bicaranya, ucap Andes. “Saya juga termasuk mantan guru’ dan sangat merasakan apa yang dialami oleh ibu dan bapak sekalian.
Sementara itu,Ketua Komisi I DPRD Wan Aris Munandar, mengaku welcome terhadap kedatangan para guru. Di dalam ruangan ini kami sepakat akan mengeluarkan rekomendasi. Namun karena jumlah anggota hadir tidak cukup, maka akan kami bahas lagi. Insya Allah pasti semua setuju, ucap Wan Aris.
Senin lalu, saya mendampingi Ketua Komisi VI DPR-RI, Ansar Ahmat ke Natuna. Dalam kunjungan di kecamatan bunguran barat, UPTD Dinas Pendidikan telah menyampaikan usulan ini. Jadi jauh sebelum ibu datang kesini, persoalan ini sudah dilontarkan.Harapan kita semoga apa yang kita inginkan dapat terlaksana dengan baik.
Kadis Pendidikan Suherman, mengakui jika jumlah guru di Natuna cukup. Yang kurang itu guru PNS. Hal tersebut dikatakannya, saat pihaknya melakukan oendataan kembali.
Kurangnya pemerataan guru ngajar, disekolah, akibat ada ya tumpukan guru disalah satu sekolah. Oleh sebab itu kami akan melakukan mutasi guru besar-besaran, sehingga semua sekolah bisa terkaper. Jado tidak ada lagi namanya sekolah kekurangan guru.ucapnya.
“Jika ada mutasi besar-besaran, saya tidak ada kepentingan”. Niat kami untuk pemerataan guru disetiap sekolah.
Dikatakannya, ada 4 pembiayaan untuk guru di Natuna. 1 PNS, 2. Honor GTT. Honor dari dana BOS. Honor Sekolah.
Selain itu, kami juga telah melakukan Kuching clinic dengan PKN, Menpan RB.untuk tidak membuka tes PNS, tentang guru di Natuna, tahun 2021. Kecuali instansi lain. Ucapnya.
Kami juga sampaikan bagaimana caranya, agar guru sekarang diangkat jadi P3K. Ini yang kami katakan saat couching clinic. Bedanya PNS sama P3K hanya dana pensiun saja, yang lain sama.
Junaidi, salah satu politisi muda mengatakan secara pribadi dirinya siap mendukung para guru . “Saya meminta agar kita bersama sama”.
Semoga hati Pemerintah Pusat terbuka bagi mereka, yang telah menjadikan banyak anak bangsa ini orang berguna.
Lain gak nya dengan Pang Ali. Dirinya mengaku prihatin melihat situasi guru honorer. Oleh sebab itu Ia meminta agar Kadis Pendidikan lakukan pemerataan guru disekolah. Ini merupakan lagu lama. Saya setuju itu dimutasi besar-besaran. (***)
