Wan Aris Hadiri Sosialisasi Temuan Data Ganda Penerima Bantuan Covid-19
https://www.riaupublik.com/2020/06/wan-aris-hadiri-sosialisasi-temuan-data.html
NATUNA, RIAUPUBLIK.COM - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Wan Aris Munandar, mengadiri kegiatan sosialisasi temuan data ganda penerima bantuan kemanusian terdampak Covid-19, di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur.
Kehadiran Wan Aris, di Gedung Serbaguna Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur tersebut, sudah dinanti oleh pemerintah desa setempat. Karena diharapkan mampu mengatasi persoalan yang sedang terjadi.
Kepada awak media Wan Aris menyebutkan, dirinya hadir memenuhi panggilan Kepala Desa terkait adanya informasi tumpang tindih data penerima bantuan sosial (bansos) perluasan dari Kementerian Sosial dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
“Informasi dari Kepala Desa mengatakan kepada saya lewat telepon, bahwasanya persoalan yang terjadi di Desa Sungai Ulu, yaitu adanya tumpang tindih data antara penerima PKH atau Raskin dan sebagainya. Sehingga harus diberikan edukasi, supaya jelas bahwa penerima tidak boleh double bantun,” kata Wan Aris, seperti dikutip dari koran perbatasan, pada Kamis (04/06/2020) kemarin.
Kemudian yang kedua, lanjut Wan Aris, adanya data-data nelayan belum dimasukan dalam pendataan penerimaan bantuan. “Tapi dari pertemuan hari ini, semuanya sudah selesai. Kesimpulannya, temuan bantuan double data tadi, bisa digunakan untuk menutupi nelayan-nelayan yang sudah terdata. Artanyi, bisa digunakan untuk warga yang sudah terdata, tetapi belum menerima bantuan,” terangnya.
Menghadiri, sekaligus membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi, kata Wan Aris, memang sudah menjadi kewajiban wakil rakyat. “Memang kami DPRD tempat wadah berhimpun segala aspirasi. Segala keluhan, dan segala hal yang timbul di masyarakat. Memang kami harus turun ke lapangan. Kalau memang kami merasa diharuskan membawa OPD, maka kami akan membantunya, demi menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, ada banyak manfaat bisa diambil dari persoalan yang terjadi. “Tentu kita jadi tahu persoalan yang terjadi sebenarnya apa. Kalau tidak turun langsung atau mendengarkan langsung, tentu kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai wakil rakyat, Wan Aris berharap persoalan serupa tidak terjadi di daerah-daerah laian. “Harapannya mudah-mudahan di desa-desa yang lain atau tempat-tempat lain, mereka juga bisa menyelesaikan persoalan seperti ini. Atau persoalan-persoalan yang lain. Dengan cara bermusyawarah dan bermufakat,” tutupnya. (***)
Kehadiran Wan Aris, di Gedung Serbaguna Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur tersebut, sudah dinanti oleh pemerintah desa setempat. Karena diharapkan mampu mengatasi persoalan yang sedang terjadi.
Kepada awak media Wan Aris menyebutkan, dirinya hadir memenuhi panggilan Kepala Desa terkait adanya informasi tumpang tindih data penerima bantuan sosial (bansos) perluasan dari Kementerian Sosial dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
“Informasi dari Kepala Desa mengatakan kepada saya lewat telepon, bahwasanya persoalan yang terjadi di Desa Sungai Ulu, yaitu adanya tumpang tindih data antara penerima PKH atau Raskin dan sebagainya. Sehingga harus diberikan edukasi, supaya jelas bahwa penerima tidak boleh double bantun,” kata Wan Aris, seperti dikutip dari koran perbatasan, pada Kamis (04/06/2020) kemarin.
Kemudian yang kedua, lanjut Wan Aris, adanya data-data nelayan belum dimasukan dalam pendataan penerimaan bantuan. “Tapi dari pertemuan hari ini, semuanya sudah selesai. Kesimpulannya, temuan bantuan double data tadi, bisa digunakan untuk menutupi nelayan-nelayan yang sudah terdata. Artanyi, bisa digunakan untuk warga yang sudah terdata, tetapi belum menerima bantuan,” terangnya.
Menghadiri, sekaligus membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi, kata Wan Aris, memang sudah menjadi kewajiban wakil rakyat. “Memang kami DPRD tempat wadah berhimpun segala aspirasi. Segala keluhan, dan segala hal yang timbul di masyarakat. Memang kami harus turun ke lapangan. Kalau memang kami merasa diharuskan membawa OPD, maka kami akan membantunya, demi menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, ada banyak manfaat bisa diambil dari persoalan yang terjadi. “Tentu kita jadi tahu persoalan yang terjadi sebenarnya apa. Kalau tidak turun langsung atau mendengarkan langsung, tentu kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai wakil rakyat, Wan Aris berharap persoalan serupa tidak terjadi di daerah-daerah laian. “Harapannya mudah-mudahan di desa-desa yang lain atau tempat-tempat lain, mereka juga bisa menyelesaikan persoalan seperti ini. Atau persoalan-persoalan yang lain. Dengan cara bermusyawarah dan bermufakat,” tutupnya. (***)