Postingan
Pengamat Ekonomi Riau Dr. H. Edyanus Hermas Sorot PSBB Pekabaru Hingga Dapur Umum Made Pemerintah
https://www.riaupublik.com/2020/04/pengamat-ekonomi-riau-dr-h-edyanus.html
Sabtu, 18 April 2020
PEKANBARU, RIAUPUBLIK.COM-- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah diberlakukan pada 17 April 2020, di Kota Pekanbaru. Namun Dalam penerapan PSBB ini di Pekanbaru nampaknya masih belum terpadu dan terkoordinir dengan baik.
Sinergi program pelaksanaannya dengan Pemerintah Provinsi Riau terkesan minim. Kemudian, sosialisasi masyarakat tidak dilakukan dengan baik.
Ini disampaikan Pengamat Ekonomi Riau, Dr. H. Edyanus Herman Halim, SE., MS kepada wartawan melalui selulernya, Sabtu (18/4/2020).
Menurut dia, partisipasi masyarakat untuk melaksanakannya rendah. Termasuk kepedulian masyarakat masih kurang.
"Masyarakat yang tidak punya pilihan lain untuk mengganti mata pencaharian yang terhenti karena penerapan PSBB nampaknya belum terdata dengan baik. Kita khawatir bila penyangga ekonomi masyarakat terdampak tidak tepat sasaran maka output dan outcome PSBB tidak akan optimal. Kita bakal lama terjebak dalam ancaman penularan Covid 19 ini, " jelasnya.
Ke depan, sebut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, perlu digalang partisipasi masyarakat melalui RT dan RW. "Kan lucu jadinya pemerintah pula yang bikin dapur umum dan membagi-bagi nasi kotak pada masyarakat. Multiplier effect nya nggak terasa tu. Coba galang rumah-rumah makan kecil yang ada disetiap kelurahan," ujarnya.
Bisa saja, kata dia lagi, Lurah bersama perangkatnya mendata siapa saja keluarga yg perlu dibantu konsumsinya. Adakan melalui rumah makan kecil disekitar kelurahan tersebut.
Dengan begitu, ini akan membantu aspek ekonomi masyarakat bawah.
Kemudian sampai saat ini transparansi anggaran implementasi PSBB nampaknya juga tidak ada.
"Baik dari sisi sumber maupun peruntukkannya. Berapa aparat yg berjaga disetiap simpang itu di honor supaya mereka tidak menyalah gunakan wewenang pula nantinya, " jelasnya.
Menurut dia, road map pelaksanaan PSBB harus dibuka ke masyarakat agar aspek partisipatifnya dapat diperluas. Jangan cuma menyebar luaskan peta jalan-jalan yang ditutup dan pengumuman orang terjangkit dan diduga terjangkit.
Menurut dia lagi, pengendalian mandiri Komunitas RT akan lebih efektif dengan didukung aparat keamanan.
Kemudian, ada beberapa langkah penanganan Covid 19 ini yg kurang pas, baik yang dilakukan Pemprov maupun Pemko Pekanbaru.
Seperti Sosialisasi program belum menjamah masyarkat bawah dan bahkan ke kelas menengah ke atas pun kurang.
Kemudian, transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat untuk ini tidak ada.
Selanjutnya, kualitas program yang kurang dan masih terkesan proyek. Termasuk, koordinasi untuk membangun sinergi antar stakeholder tidak memadai. Masih terpasung oleh ego sektoral dan birokratik.
"Lihat saja data yang digunakan tidak up to date sehingga tidak valid dan akurat. Saya ber pendapat, belum begitu serius untuk fokus merancang program dan mengimplementasikannya secara holistik, " ungkapnya.
Dia menambahkan sedikit soal data, untuk penerima bantuan tidak sama datanya hanya dengan data penduduk miskin. Akan ada tambahan data yg berhak menerima yakni masyarakat yg mata pencahariannya terhenti gegara Covid 19.
"Dulu mereka mungkin sudah tidak miskin tetapi dengan adanya Covid 19 dan implementasi PSBB mereka jatuh miskin karena hilangnya pendapatan akibat matinya mata pencaharian, " pungkasnya. ***
 |
| Fhoto: Pengamat Ekonomi Riau, Dr. H. Edyanus Herman Halim, SE., MS |
Sinergi program pelaksanaannya dengan Pemerintah Provinsi Riau terkesan minim. Kemudian, sosialisasi masyarakat tidak dilakukan dengan baik.
Ini disampaikan Pengamat Ekonomi Riau, Dr. H. Edyanus Herman Halim, SE., MS kepada wartawan melalui selulernya, Sabtu (18/4/2020).
Menurut dia, partisipasi masyarakat untuk melaksanakannya rendah. Termasuk kepedulian masyarakat masih kurang.
"Masyarakat yang tidak punya pilihan lain untuk mengganti mata pencaharian yang terhenti karena penerapan PSBB nampaknya belum terdata dengan baik. Kita khawatir bila penyangga ekonomi masyarakat terdampak tidak tepat sasaran maka output dan outcome PSBB tidak akan optimal. Kita bakal lama terjebak dalam ancaman penularan Covid 19 ini, " jelasnya.
Ke depan, sebut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, perlu digalang partisipasi masyarakat melalui RT dan RW. "Kan lucu jadinya pemerintah pula yang bikin dapur umum dan membagi-bagi nasi kotak pada masyarakat. Multiplier effect nya nggak terasa tu. Coba galang rumah-rumah makan kecil yang ada disetiap kelurahan," ujarnya.
Bisa saja, kata dia lagi, Lurah bersama perangkatnya mendata siapa saja keluarga yg perlu dibantu konsumsinya. Adakan melalui rumah makan kecil disekitar kelurahan tersebut.
Dengan begitu, ini akan membantu aspek ekonomi masyarakat bawah.
Kemudian sampai saat ini transparansi anggaran implementasi PSBB nampaknya juga tidak ada.
"Baik dari sisi sumber maupun peruntukkannya. Berapa aparat yg berjaga disetiap simpang itu di honor supaya mereka tidak menyalah gunakan wewenang pula nantinya, " jelasnya.
Menurut dia, road map pelaksanaan PSBB harus dibuka ke masyarakat agar aspek partisipatifnya dapat diperluas. Jangan cuma menyebar luaskan peta jalan-jalan yang ditutup dan pengumuman orang terjangkit dan diduga terjangkit.
Menurut dia lagi, pengendalian mandiri Komunitas RT akan lebih efektif dengan didukung aparat keamanan.
Kemudian, ada beberapa langkah penanganan Covid 19 ini yg kurang pas, baik yang dilakukan Pemprov maupun Pemko Pekanbaru.
Seperti Sosialisasi program belum menjamah masyarkat bawah dan bahkan ke kelas menengah ke atas pun kurang.
Kemudian, transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat untuk ini tidak ada.
Selanjutnya, kualitas program yang kurang dan masih terkesan proyek. Termasuk, koordinasi untuk membangun sinergi antar stakeholder tidak memadai. Masih terpasung oleh ego sektoral dan birokratik.
"Lihat saja data yang digunakan tidak up to date sehingga tidak valid dan akurat. Saya ber pendapat, belum begitu serius untuk fokus merancang program dan mengimplementasikannya secara holistik, " ungkapnya.
Dia menambahkan sedikit soal data, untuk penerima bantuan tidak sama datanya hanya dengan data penduduk miskin. Akan ada tambahan data yg berhak menerima yakni masyarakat yg mata pencahariannya terhenti gegara Covid 19.
"Dulu mereka mungkin sudah tidak miskin tetapi dengan adanya Covid 19 dan implementasi PSBB mereka jatuh miskin karena hilangnya pendapatan akibat matinya mata pencaharian, " pungkasnya. ***
