Postingan
Ada Karena Rakyat, DPP LPPNRI Riau:Kekurangan Anggaran Bisa Potong Gaji Dewan dan Pejabat
https://www.riaupublik.com/2020/04/ada-karena-rakyat-dpp-lppnri.html
Senin, 20 April 2020
PEKANBARU, RIAUPUBLIK.COM-- Untuk 'berperang' melawan pandemi Corona COVID-19 di Riau, khususnya Kota Pekanbaru ada alternatif untuk penambah anggaran adalah dengan memotong gaji para pejabat
Pemotongan gaji dapat dilakukan di tingkat DPRD Provinsi Riau dan kabupaten/kota, terutama Kota Pekanbaru yang sudah menerapkan PSBB. Begitu juga pejabat eselon II, potong saja gajinya.
Ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPP LPPNRI) Riau, H Dedi Syaputra Sagala kepada wartawan, Senin (20/4/2020).
Dia mengatakan, ini sebagai bentuk solidaritas tersebut untuk membangun semangat gotong royong di seluruh elemen bangsa untuk mengatasi wabah covid-19.
Dalam hal ini, sambungnya, harus melepaskan kepentingan para pejabat di dewan terhormat.Soal besarnya potongan, itu teknis saja. Namun dia mengusulkan diberlakukan secara berjenjang.
”Bisa saja DPRD Riau dipotong 30 persen, DPRD kabupaten/kota 20 persen. Kita akan lakukan pemantauannya," jelasnya.
Menurut dia, pemotongan gaji tersebut agar sesegera mungkin diterapkan. Pasalnya, anggota dewan ada karena rakyat.
"Wakil rakyat harus terdepan ketika rakyat dalam kesulitan," tegasnya.
Disebutkannya, pemotongan gaji ini sama yang dilakukan para pejabat dan anggota DPRD Kota Bengkulu hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Lumajang Jawa Timur
Sejumlah pejabat itu menyumbangkan gajinya untuk membantu warga terdampak virus corona (Covid-19).***
Pemotongan gaji dapat dilakukan di tingkat DPRD Provinsi Riau dan kabupaten/kota, terutama Kota Pekanbaru yang sudah menerapkan PSBB. Begitu juga pejabat eselon II, potong saja gajinya.
Ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPP LPPNRI) Riau, H Dedi Syaputra Sagala kepada wartawan, Senin (20/4/2020).
Dia mengatakan, ini sebagai bentuk solidaritas tersebut untuk membangun semangat gotong royong di seluruh elemen bangsa untuk mengatasi wabah covid-19.
Dalam hal ini, sambungnya, harus melepaskan kepentingan para pejabat di dewan terhormat.Soal besarnya potongan, itu teknis saja. Namun dia mengusulkan diberlakukan secara berjenjang.
”Bisa saja DPRD Riau dipotong 30 persen, DPRD kabupaten/kota 20 persen. Kita akan lakukan pemantauannya," jelasnya.
Menurut dia, pemotongan gaji tersebut agar sesegera mungkin diterapkan. Pasalnya, anggota dewan ada karena rakyat.
"Wakil rakyat harus terdepan ketika rakyat dalam kesulitan," tegasnya.
Disebutkannya, pemotongan gaji ini sama yang dilakukan para pejabat dan anggota DPRD Kota Bengkulu hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Lumajang Jawa Timur
Sejumlah pejabat itu menyumbangkan gajinya untuk membantu warga terdampak virus corona (Covid-19).***
