Postingan
Diduga DLH Kampar Melakukan Pungli Mal Administrasi
https://www.riaupublik.com/2020/03/diduga-dlh-kampar-melakukan-pungli-mal.html
Jumat, 6 Maret 2020
KAMPAR, RIAUPUBLIK.COM- Pada era kepemimpinan Bupati Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH berbagai dugaan penyimpangan terjadi. Kali ini berhembus di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar.
"Kita minta Bupati Kampar selaku Kepala Daerah bisa tegas, karena berpengaruh terhadap penilaian publik," kata Kepala Divisi Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Law Emforcent Monitoring (LSM Inlaning), Syailan Yusuf, Kamis (5/3/2020).
Disampaikan, ada sebanyak 17 orang tenaga kebersihan masa kontraknya berakhir pada 31 Desember 2019 dan tidak diperpanjang dengan alasan usia sudah lanjut.
Hal ini tentunya membuat kaget tenaga kebersihan yang sudah lama mengabdikan diri, karena hilang mata pencaharian, sementara kebutuhan hidup terus mendesak, katanya.
Menurutnya, kebijakan mempekerjakan tenaga kerja yang kontrak kerja sudah berakhir, merupakan sebuah kekeliruan. Namun Dinas mengabaikan hal itu dan masih mempekerjakan 17 orang tenaga hingga bulan februari tahun 2020.
Pada bulan Maret tahun 2020 diganti dengan tenaga kebersihan baru, namun kontrak kerjanya dibuat mundur. Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas tanggal 01Januari 2020. Walaupun tenaga kerja lama tidak dirugikan, namun tetap menyalahi ketentuan, terangnya.
"Ini menunjukkan buruknya sistem managemen administrasi di DLH atau mungkin ada yang ditutupi," ujarnya.
Selain itu, ia melanjutkan, beredar isu ada pungutan liar dalam perekrutan tenaga kebersihan baru. "Tak ada asap kalau tak ada api," ucapnya.
Kalau benar adanya, tentunya menjadi catatan hitam dan bisa mencoreng pemerintahan Kabupaten Kampar saat ini. "Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga," sindirnya.
Sementara itu, salah seorang pekerja kebersihan yang diputus kontraknya berharap agar bisa kembali bekerja sebagai tenaga kebersihan di DLH Kampar.
"Salah kami apa, kok mendadak diberhentikan. Padahal kami masih kuat bekerja. Pekerjaan kami kan hanya sebagai penyapu jalan," katanya yang minta namanya tidak dipublis.
"Kemana kami harus mencari nafkah, sementara masih ada anak yang bersekolah," keluhnya. (rlS)
"Kita minta Bupati Kampar selaku Kepala Daerah bisa tegas, karena berpengaruh terhadap penilaian publik," kata Kepala Divisi Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Law Emforcent Monitoring (LSM Inlaning), Syailan Yusuf, Kamis (5/3/2020).
Disampaikan, ada sebanyak 17 orang tenaga kebersihan masa kontraknya berakhir pada 31 Desember 2019 dan tidak diperpanjang dengan alasan usia sudah lanjut.
Hal ini tentunya membuat kaget tenaga kebersihan yang sudah lama mengabdikan diri, karena hilang mata pencaharian, sementara kebutuhan hidup terus mendesak, katanya.
Menurutnya, kebijakan mempekerjakan tenaga kerja yang kontrak kerja sudah berakhir, merupakan sebuah kekeliruan. Namun Dinas mengabaikan hal itu dan masih mempekerjakan 17 orang tenaga hingga bulan februari tahun 2020.
Pada bulan Maret tahun 2020 diganti dengan tenaga kebersihan baru, namun kontrak kerjanya dibuat mundur. Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas tanggal 01Januari 2020. Walaupun tenaga kerja lama tidak dirugikan, namun tetap menyalahi ketentuan, terangnya.
"Ini menunjukkan buruknya sistem managemen administrasi di DLH atau mungkin ada yang ditutupi," ujarnya.
Selain itu, ia melanjutkan, beredar isu ada pungutan liar dalam perekrutan tenaga kebersihan baru. "Tak ada asap kalau tak ada api," ucapnya.
Kalau benar adanya, tentunya menjadi catatan hitam dan bisa mencoreng pemerintahan Kabupaten Kampar saat ini. "Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga," sindirnya.
Sementara itu, salah seorang pekerja kebersihan yang diputus kontraknya berharap agar bisa kembali bekerja sebagai tenaga kebersihan di DLH Kampar.
"Salah kami apa, kok mendadak diberhentikan. Padahal kami masih kuat bekerja. Pekerjaan kami kan hanya sebagai penyapu jalan," katanya yang minta namanya tidak dipublis.
"Kemana kami harus mencari nafkah, sementara masih ada anak yang bersekolah," keluhnya. (rlS)
