Wakil Ketua II DPRD Natuna Harap Pemerintah Pusat Beri Bantuan Kapal Kayu Bagi Nelayan di Perbatasan

NATUNA, RIAUPUBLIK.COM - Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Jarmin Sidik, mengaku telah mengusulkan bantuan kapal nelayan untuk masyarakat Natuna. Usulan tersebut disampaikan Jarmin kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

"Waktu itu langsung saya sampaikan ke Pak Menteri KKP Edhy Prabowo, saat beliau berkunjung ke Sedanau. Kebetulan beliau kan orang Gerindra," beber Jarmin, saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, beberapa waktu lalu.

Kata Jarmin, sebelumnya para nelayan disalah satu daerah perbatasan itu juga telah mendapatkan puluhan kapal tangkap dari KKP, dimasa kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti. Namun, kapal berbahan fiber glass tersebut tidak cocok untuk beroperasi di laut Natuna utara, lantaran gelombang air laut disekitar wilayah tersebut sangat tinggi.

"Kita usulkan kapal berbahan kayu. Karena kapal bantuan yang sebelumnya bukan standartnya laut Natuna. Kalau bisa diatas 80 GT, biar bisa bersaing dengan nelayan dari luar daerah dan kapal asing," ucap Wakil Rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Natuna I tersebut.

Selain mengusulkan bantuan kapal dan alat tangkap ikan bagi nelayan Natuna, Jarmin mengaku juga menyampaikan permohonan penambahan kuota ekspor ikan napoleon dari Natuna ke luar negeri.

Pasalnya kata politikus Partai Gerindra itu, ikan napoleon atau yang biasa disebut ikan mengkait, merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Sehingga banyak nelayan maupun pengusaha perikanan setempat, yang mencari dan membudidayakan salah satu jenis ikan karang tersebut.

"InshaAllah ada dua yang disetujui oleh Pak Menteri KKP, yaitu bantuan kapal nelayan dan penambahan kuota ekspor ikan napoleon," katanya.

Ketua DPC Partai Gerindra Natuna itu juga menyinggung soal rencana kedatangan ratusan kapal nelayan Pantura ke perairan Natuna, yang dimobilitasi oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta KKP.

Ratusan kapal berukuran besar yang dikirim ke ZEE Indonesia disekitar perairan Laut Natuna Utara itu, bertujuan untuk menjadi benteng pertahanan NKRI selain militer.

Namun menurut Jarmin, langkah tersebut dinilai kurang tepat, karena dikhawatirkan justru malah menimbulkan masalah baru, bagi masyarakat nelayan di Bumi Laut Sakti Rantau Bertuah tersebut.

"Nelayan kita juga bisa kok mencari ikan sampai ke ZEE. Kalau bisa untuk menjaga laut itu ya KRI, bukan nelayan. Kalau toh memang harus dikirim ke Natuna, ya udah, nelayan Pantura itu tinggal saja sekalian di Natuna, jadi warga Natuna, nanti kita kasih tanah disini, biar penduduk Natuna makin ramai," pungkasnya. (***)