Jajaran Komisi I DPRD Natuna Tinjau Pelaksanaan Seleksi CPNS 2020

NATUNA, RIAUPUBLIK.COM - Dilansir dari Natuna Pos, Komisi I DPRD Kabupaten Natuna meninjau Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Pemkab Natuna Tahun 2020 yang berlangsung di SMA 1 Negeri Bunguran Timur, Senin (27/1/2020) siang.

Sebanyak 1671 peserta berjuang menjadi ASN Pemkab Natuna untuk memperebutkan kuota 179, yang terdiri dari formasi guru, teknis dan tenaga kesehatan.

Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Haris Munandar didamping Wakil Ketua Komisi I, H Pang Ali dan Serektaris Komisi I, Husin menyampaikan bahwa pelaksanaan tes CPNS yang diikuti ribuan peserta itu tidak menemui kendala. Khususnya di bidang fasilitas dan persiapan lainnya. Kendati demikian, peserta mengeluhkan tingginya passing grade (penilaian) syarat kelulusan.

Meski demikian, lanjutnya, DPRD Kabupaten Natuna mengucapkan terimaksih kepada panitia penyelenggara tes CPNS yang telah melakukan berbagai persiapan dengan maksimal, sehingga dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Dalam momen itu, dirinya juga menemui petugas dan panitia tes CPNS.

“Pemantauan ini juga menjadi kewajiban kami sebagai anggota DPRD, dan Alhamdulillah tes hari ini berjalan dengan lancar, baik dari persiapan, pelaksanaan maupun fasilitas. Semoga dari hasil tes tersebut Kabupaten Natuna mendapatkan CPNS berkualitas,” tutur legislator Partai Nasdem itu.

Sementara itu H Pang Ali sangat berharap seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, yang menjadi prioritas adalah putra daerah.

Pertimbangan tersebut, sangat dibutuhkan lantaran putra daerah selama ini telah berjuang untuk melakukan pendidikan tinggi di luar  Natuna

Selain itu sebagai bentuk, untuk mengakomodir putra putri daerah yang sekarang ini berpendidikan strata satu maupun diploma III yang belum mendapatkan pekerjaan.

“Kami dari DPRD berharap seperti itu, karena bukan tidak sedikit putra putri daerah kita yang memiliki pendidikan diploma ke atas,” ungkap Pang Ali

Namun, pihaknya, ingin mengakomodir putra putri daerah agar terlibat langsung untuk melakukan pembangunan daerah, melalui struktur pemerintah tersebut, hanya sebuah harapan saja.

“Tapi itu kembali kepada peraturan Menpan-RB seperti apa. Kami ingin nya, prioritasnya putra-putri daerah asal, tapi kalau peraturan ya terbuka secara umum. Acuan untuk putra-putri daerah memang tidak ada, tapi kalau kementerian ada pengecualian bisa, seperti Papua,” harapan Pang Ali.

Menurut Pang Ali, apabila memprioritaskan putra-putri daerah merupakan rancangan terbaik untuk membangun daerah. Lantaran lebih paham dengan kearifan lokal daerah tersebut dan bisa mudah untuk mengerti.

“Tapi karena kebijakan, mau bagaimana lagi. Ya paling tidak ada penyerapan tenaga kerja di situ untuk putra-putri daerah,”kata Pang Ali (***)