Postingan
Silaturahmi Dengan FPKS Bobby Nasution Bahas Pembangunan Kota Medan
https://www.riaupublik.com/2020/01/silaturahmi-dengan-fpks-bobby-nasution.html
Senin, 20 Januari 2020
MEDAN, RIAUPUBLIK.COM-- Tokoh Muda Kota Medan Bobby Nasution bersilaturahmi dengan Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), H M Hafez Lc, MH, Minggu (19/1/2020).
Pertemuan dua tokoh itu dinilai kuat membahas tentang kontestasi Pilkada Kota Medan yang akan dihelat pada 23 September 2020.
Wartawan mengonfirmasi tentang pertemuan itu kepada Hafez. Menurut Mantan Ketua DPW PKS itu, pertemuan dengan Bobby Nasution membahas soal pembangunan Kota Medan ke depan agar lebih berkah.
"Intinya kita mensupport beliau karena memang dari awal kita tau beliau maju (Pilkada Kota Medan 2020). Sebagai komunikasi politik juga, apalagi saya di DPRD Sumut Dapil Medan berkepentingan siapa pun yang maju kita support," katanya.
Ustadz Hafez, sapaan akrabnya, menyampaikan banyak hal yang menjadi problem di Kota Medan saat ini. Aspirasi banyak didapat Hafez saat melakukan reses ke konstituen.
"Di antaranya soal identitas kota, kita baru saja dapat gelar kota terjorok, terkorup, kemudian semeraut, begal, narkoba. Jadi itu sepertinya tema-tema yang perlu mendapatkan perhatian khusus," papar Hafez.
Alumni Al Azhar Mesir juga memuji Bobby Nasution yang banyak menggaet kaum milenial dalam gerakan politik. Demikian pula konsep Kolaborasi Medan Berkah yang diusung Bobby Nasution.
"Harapannya kaum milenial memang harus ditarik dalam gerakan politik demi sebuah perubahan yang lebih baik. Apa yang dilakukan beliau (Bobby Nasution) sudah pada trek yang benar dengan banyak berkolaborasi dengan anak muda," kata Hafez.
Sebagaimana diketahui, Hafez merupakan anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKS. Namun oleh PKS, Hafez tidak ditempatkan dalam struktur alat kelengkapan dewan (AKD) manapun di DPRD Sumut.
DPW PKS Sumut punya alasan sendiri soal itu. Partai berlambang bulan sabit dan padi tersebut beralasan itu sebagai bentuk sanksi kepada M Hafez yang tidak mengikuti kegiatan partai dan tidak kooperatif. Namun publik justeru menilai PKS memasung hak-hak Hafez.
Pengamat Politik UINSU Anang Anas Azhar pernah mengemukakan pendapat bahwa PKS kurang beretika terhadap Hafez.
"Sikap Fraksi PKS DPRDSU memblokir Ustadz Hafez tanpa duduk di komisi manapun kurang beretika. Ini artinya, secara perlahan menghilangkan kekuatan Hafez di legislatif serta memasung hak-hak Hafez terutama dalam menerima aspirasi konstituennya," kata Anang saat diwawancarai wartawan Oktober 2019 lalu. ***
Pertemuan dua tokoh itu dinilai kuat membahas tentang kontestasi Pilkada Kota Medan yang akan dihelat pada 23 September 2020.
Wartawan mengonfirmasi tentang pertemuan itu kepada Hafez. Menurut Mantan Ketua DPW PKS itu, pertemuan dengan Bobby Nasution membahas soal pembangunan Kota Medan ke depan agar lebih berkah.
"Intinya kita mensupport beliau karena memang dari awal kita tau beliau maju (Pilkada Kota Medan 2020). Sebagai komunikasi politik juga, apalagi saya di DPRD Sumut Dapil Medan berkepentingan siapa pun yang maju kita support," katanya.
Ustadz Hafez, sapaan akrabnya, menyampaikan banyak hal yang menjadi problem di Kota Medan saat ini. Aspirasi banyak didapat Hafez saat melakukan reses ke konstituen.
"Di antaranya soal identitas kota, kita baru saja dapat gelar kota terjorok, terkorup, kemudian semeraut, begal, narkoba. Jadi itu sepertinya tema-tema yang perlu mendapatkan perhatian khusus," papar Hafez.
Alumni Al Azhar Mesir juga memuji Bobby Nasution yang banyak menggaet kaum milenial dalam gerakan politik. Demikian pula konsep Kolaborasi Medan Berkah yang diusung Bobby Nasution.
"Harapannya kaum milenial memang harus ditarik dalam gerakan politik demi sebuah perubahan yang lebih baik. Apa yang dilakukan beliau (Bobby Nasution) sudah pada trek yang benar dengan banyak berkolaborasi dengan anak muda," kata Hafez.
Sebagaimana diketahui, Hafez merupakan anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKS. Namun oleh PKS, Hafez tidak ditempatkan dalam struktur alat kelengkapan dewan (AKD) manapun di DPRD Sumut.
DPW PKS Sumut punya alasan sendiri soal itu. Partai berlambang bulan sabit dan padi tersebut beralasan itu sebagai bentuk sanksi kepada M Hafez yang tidak mengikuti kegiatan partai dan tidak kooperatif. Namun publik justeru menilai PKS memasung hak-hak Hafez.
Pengamat Politik UINSU Anang Anas Azhar pernah mengemukakan pendapat bahwa PKS kurang beretika terhadap Hafez.
"Sikap Fraksi PKS DPRDSU memblokir Ustadz Hafez tanpa duduk di komisi manapun kurang beretika. Ini artinya, secara perlahan menghilangkan kekuatan Hafez di legislatif serta memasung hak-hak Hafez terutama dalam menerima aspirasi konstituennya," kata Anang saat diwawancarai wartawan Oktober 2019 lalu. ***
