Postingan
Dinilai Gagal Membangun Meranti, Irwan - Said Mendapat Kritikan Pedas
https://www.riaupublik.com/2020/01/dinilai-gagal-membangun-meranti-irwan.html
Jumat, 3 Januari 2019
MERANTI, RIAUPUBLIK.COM - Hingga saat ini masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti masih disibukkan dengan perbincangan hangat tentang kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Meranti yang dinilai mementingkan kepentingan kelompok tertentu. Selain ini diparahkan lagi dengan kondisi transaksi yang dilaksanakan mendesak diakhir tahun, sehingga membuat kesalahan perencanaan kegiatan dan keuangan tiap tahun berulang-ulang.
Mengapa tidak, hiruk pikuk kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit masih terdapat juga dilapangan pembangunan proyek yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai dikerjakan dengan anggaran pekerjaan hingga ratusan Miliyar rupiah baik melalui Anggaran Pusat, Provinsi maupun Anggaran Daerah. Parahnya lagi, pembangunan diwilayah yang katanya ada dibangun rumah milik orang nomor satu di Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya di jalan Pramuka Selatpanjang saat ini malah terlihat megah dan selesai dikerjakan. Namun sayang, kebijakan yang dinilai pijak sana dan pijak sini tersebut ternyata membuat ribuan masyarakat terkorbankan, seolah-oleh Pemerintah dibawah kepemimpinan Bupati Irwan dan Wabup H. Said Hasyim diduga masih mengutamakan aspek kepentingan pribadi dan kelompok saja, akhirnya masyarakatlah yang menjadi korban dari sistem pembiaran ini.
Buktinya, mulai defisit anggaran terjadi di tahun 2016 sampai 2019 yang lalu malah terus terjadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Mulai dari anggaran gaji perangkat Desa (RT, RW, Kades, Kadus dan lain-lain) yang sampai 4 bulan tidak dibayarkan, anggaran penanggulangan bencana, insentif Pegawai yang tidak dibayar berfariasi terjadi dari tahun 2016 sampai tahun 2019, beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu di Meranti, kerjasama media masa, sisa anggaran Kecamatan, dan anggaran kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kondisi ini tentunya terdapat banyak komentar hangat ditengah masyarakat, cuma sedikit yang mendukung kebijakan ini dan malah lebih banyak masyarakat mengkritik terhadap kebijakan realisasi anggaran yang terjadi saat ini.
Hal diatas tidak luput juga menjadi pembincangan hangat bagi kalangan Mahasiswa Meranti. Sebagaimana yang disampaikan Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti (IPMK2M), Zuriyadi Fahmi kepada media ini Jum'at (03/01/2020). Fahmi menilai Pemkab. Meranti terlalu sering mengabaikan kepentingan masyarakat banyak yang mana itu menjadi prioritas, sedangkan hal yang kurang penting dan tidak mendesak diprioritaskan sehingga banyak sekali masalah-masalah yang muncul di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini menjadi pembicaraan hangat bagi kita semua.
"Kita sebagai mahasiswa meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk bijak menyikapi hal-hal yang terjadi saat ini, jangan hanya diberikan kejelasan yang sifatnya hanya retorika saja ketika bertatap muka. Hari ini kita melihat transparasi anggaran di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat minim sekali sehinga ketika di tanya kepada Pemkab selalui berdalih dengan alasan bahwa pemerintah pusat belum mentransfer dananya ke Pemkab Meranti, aneh tapi nyata memang, katanya kas daerah terus kosong, mana mungkin suatu Kabupaten kasnya kosong, kalau kosong berarti Kabupaten kita tidak di anggap masuk dalam Indonesia ini. Selama ini apakah mahasiswa dan masyarakat tau kapan dana itu di transfer, ketika dah habis baru berbicara lagi", Tegas Fahmi.
Diakuinya, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang katanya Dewan terhormat hingga saat ini belum bisa mencari solusi atau sedikit membantu untuk Pemerintah Desa dan persoalan lainnya yang terjadi di kota Sagu ini. Seharusnya sebagai Wakil Rakyat yang tugasnya melakukan pengawasan, kontrol kerja Pemkab Meranti, memperjuangkan aspirasi masyarakat yang merupakan kepentingan umum harus benar-benar membuktikan kerjanya saat ini, tapi mengapa ini tidak dilakukan, malah hanya diam sampai saat ini.
"Seharusnya sebagai Wakil Rakyat yang dipilih oleh rakyat harus mampu bersinergi dengan baik bersama kepala daerah sehingga hal yang serupa tidak terulang lagi seperti ini setiap tahunnya. Kisruh para pejabat saat ini memang sangat menganggu tentang tatanan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, sehinga kita bersikap pemerintahan dibawah naungan Bupati Meranti, H. Irwan Nasir dan Wabup H. Said Hasyim dinilai gagal selama 4 tahun belakangan ini, karena Pemkab Meranti tidak mau kesalahan yang terjadi tahun lalu di perbaiki sehingga pisang berbuah berulang kali,” Cetusnya.
Dikatakan Fahmi, di Tahun 2020 ini Mahasiswa akan mengagedakan Bedah APBD Meranti tahun 2020, sehingga kasus seperti ini tidak akan terulang lagi akhir tahun mendatang, karena pembiaran yang dilakukan tersistem ini harus cepat kita tindak agar jangan sampai ada korban dari sistem yang disegaja maupun tidak disengaja ini untuk segera diperbaiki secara bersama dimana menjadi titik lemah dari semua ini.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. H. Said Hasyim menjawab bahwa kegagalan ini tidak ada kesengajaan, kalau gagal itu sengaja, tidak ada kesengajaan. Ini masalah kondisi saja, memang belakangan ini kita tau bahwa transfer pusat itu memang sangat minim bahkan terlambat, tidak ada kita sengajakan itu.
"Maka dari itu kita lakukan koordinasi dengan BPKAD kira-kira apa solusinya, saya rasa ini memang bagian dari tugas saya dan saya akan bertanggung jawab untuk itu. Kalaulah memang ada yang katanya tadi ketidakadilan realisasi anggaran dari BPKAD, maka saya akan lawan dia", Ungkap Wabup menjawab. (rls)
Mengapa tidak, hiruk pikuk kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit masih terdapat juga dilapangan pembangunan proyek yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai dikerjakan dengan anggaran pekerjaan hingga ratusan Miliyar rupiah baik melalui Anggaran Pusat, Provinsi maupun Anggaran Daerah. Parahnya lagi, pembangunan diwilayah yang katanya ada dibangun rumah milik orang nomor satu di Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya di jalan Pramuka Selatpanjang saat ini malah terlihat megah dan selesai dikerjakan. Namun sayang, kebijakan yang dinilai pijak sana dan pijak sini tersebut ternyata membuat ribuan masyarakat terkorbankan, seolah-oleh Pemerintah dibawah kepemimpinan Bupati Irwan dan Wabup H. Said Hasyim diduga masih mengutamakan aspek kepentingan pribadi dan kelompok saja, akhirnya masyarakatlah yang menjadi korban dari sistem pembiaran ini.
Buktinya, mulai defisit anggaran terjadi di tahun 2016 sampai 2019 yang lalu malah terus terjadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Mulai dari anggaran gaji perangkat Desa (RT, RW, Kades, Kadus dan lain-lain) yang sampai 4 bulan tidak dibayarkan, anggaran penanggulangan bencana, insentif Pegawai yang tidak dibayar berfariasi terjadi dari tahun 2016 sampai tahun 2019, beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu di Meranti, kerjasama media masa, sisa anggaran Kecamatan, dan anggaran kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kondisi ini tentunya terdapat banyak komentar hangat ditengah masyarakat, cuma sedikit yang mendukung kebijakan ini dan malah lebih banyak masyarakat mengkritik terhadap kebijakan realisasi anggaran yang terjadi saat ini.
Hal diatas tidak luput juga menjadi pembincangan hangat bagi kalangan Mahasiswa Meranti. Sebagaimana yang disampaikan Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti (IPMK2M), Zuriyadi Fahmi kepada media ini Jum'at (03/01/2020). Fahmi menilai Pemkab. Meranti terlalu sering mengabaikan kepentingan masyarakat banyak yang mana itu menjadi prioritas, sedangkan hal yang kurang penting dan tidak mendesak diprioritaskan sehingga banyak sekali masalah-masalah yang muncul di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini menjadi pembicaraan hangat bagi kita semua.
"Kita sebagai mahasiswa meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk bijak menyikapi hal-hal yang terjadi saat ini, jangan hanya diberikan kejelasan yang sifatnya hanya retorika saja ketika bertatap muka. Hari ini kita melihat transparasi anggaran di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat minim sekali sehinga ketika di tanya kepada Pemkab selalui berdalih dengan alasan bahwa pemerintah pusat belum mentransfer dananya ke Pemkab Meranti, aneh tapi nyata memang, katanya kas daerah terus kosong, mana mungkin suatu Kabupaten kasnya kosong, kalau kosong berarti Kabupaten kita tidak di anggap masuk dalam Indonesia ini. Selama ini apakah mahasiswa dan masyarakat tau kapan dana itu di transfer, ketika dah habis baru berbicara lagi", Tegas Fahmi.
Diakuinya, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang katanya Dewan terhormat hingga saat ini belum bisa mencari solusi atau sedikit membantu untuk Pemerintah Desa dan persoalan lainnya yang terjadi di kota Sagu ini. Seharusnya sebagai Wakil Rakyat yang tugasnya melakukan pengawasan, kontrol kerja Pemkab Meranti, memperjuangkan aspirasi masyarakat yang merupakan kepentingan umum harus benar-benar membuktikan kerjanya saat ini, tapi mengapa ini tidak dilakukan, malah hanya diam sampai saat ini.
"Seharusnya sebagai Wakil Rakyat yang dipilih oleh rakyat harus mampu bersinergi dengan baik bersama kepala daerah sehingga hal yang serupa tidak terulang lagi seperti ini setiap tahunnya. Kisruh para pejabat saat ini memang sangat menganggu tentang tatanan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, sehinga kita bersikap pemerintahan dibawah naungan Bupati Meranti, H. Irwan Nasir dan Wabup H. Said Hasyim dinilai gagal selama 4 tahun belakangan ini, karena Pemkab Meranti tidak mau kesalahan yang terjadi tahun lalu di perbaiki sehingga pisang berbuah berulang kali,” Cetusnya.
Dikatakan Fahmi, di Tahun 2020 ini Mahasiswa akan mengagedakan Bedah APBD Meranti tahun 2020, sehingga kasus seperti ini tidak akan terulang lagi akhir tahun mendatang, karena pembiaran yang dilakukan tersistem ini harus cepat kita tindak agar jangan sampai ada korban dari sistem yang disegaja maupun tidak disengaja ini untuk segera diperbaiki secara bersama dimana menjadi titik lemah dari semua ini.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. H. Said Hasyim menjawab bahwa kegagalan ini tidak ada kesengajaan, kalau gagal itu sengaja, tidak ada kesengajaan. Ini masalah kondisi saja, memang belakangan ini kita tau bahwa transfer pusat itu memang sangat minim bahkan terlambat, tidak ada kita sengajakan itu.
"Maka dari itu kita lakukan koordinasi dengan BPKAD kira-kira apa solusinya, saya rasa ini memang bagian dari tugas saya dan saya akan bertanggung jawab untuk itu. Kalaulah memang ada yang katanya tadi ketidakadilan realisasi anggaran dari BPKAD, maka saya akan lawan dia", Ungkap Wabup menjawab. (rls)
