Postingan
ADD Tak Kunjung Cair, Kades di Meranti Ancam Segel Kantor Desa
https://www.riaupublik.com/2019/12/add-tak-kunjung-cair-kades-di-meranti.html
Senin, 30 Desember 2019
MERANTI, RIAUPUBLIK.COM-- Ratusan kepala desa (Kades) yang tersebar di Kepulauan Meranti kelimpungan. Pasalnya beberapa bulan terakhir ADD yang mereka nantikan belum juga disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Alasan kemampuan keuangan atau kondisi kas daerah (Kasda) sedang morat marit, sehingga berdampak kepada gaji dan operasinal seluruh kepala desa yang mandeg.
Rata-rata empat bulan, dan selebihnya tiga bulan belum disalurkan atau terbayar. Kondisi tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Kedabu Rapat, Mahadi dilansir dari Riau Pos, Ahad (29/12).
Mahadi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kepulauan Meranti, mengancam akan menghentikan operasional kantor seluruh desa yang tersebar, jika dana tersebut tidak dicairkan.
Ia juga mengaku sangat memahami kondisi keuangan daerah. Menyikapi hal itu pula semula Apdesi juga telah berkoordinasi dengan Pemda Meranti, sehingga mereka bersedia mengorbankan belanja perjalanan dinas (SPPD) asalkan kebutuhan gaji mereka disalurkan.
"Karena kami paham itulah makanya kami rela jika SPPD dikorbankan. Tapi kebutuhan gaji yang Rp10 miliar lebih itu jangan dipotong. Apalagi sampai tak dibayarkan. Jika itu terjadi, kami sudah sepakat akan segel seluruh kantor desa," ungkapnya.
Dinas Pemberdayaan Masyrakat Desa (DPMD) melalui Kasubid Pemerintahan Desa Putra, mengatakan saat ini usulan pencairan telah mereka ajukan ke DPPKAD Kepulauan Meranti, namun ia mengaku belum dapat gambaran waktu pencairan.
Senada dengan Ketua Apdesi, Putra mengungkapan jika kebutuhan yang telah diajukan sebesar Rp10 milliar lebih. "Belum tau kapan akan dicairkan. Kami saat ini juga sedang berupaya," ujarnya.
Mengingat kondisi kemampuan keuangan, ia juga mengaku khawatir jika total anggaran yang diajukan tidak dibayarkan secara penuh. "Tapi saya belum bisa jawab detail, karena kami masih berupaya di DPPKAD. Keputusan dan informasi terakhir Senin (30/12). Jadi kita tunggu saja," ujarnya.
Kasda morat marit memang benar. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan langkah efisiensi untuk mengatasi perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada APBD 2019.
Seperti dibeberkan Kabid Perbendaharaan dan Pembiayaan DPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Alamsyah Al-Mubaraq akhir pekan lalu.
Menurutnya,ekstimasi mereka akan terjadi devisit anggaran pada struktur APBD 2019 yang hampir Rp16 milliar, sehingga berdampak pada sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan berpotensi tidak dibayarkan.
"Ini sedang kita verifikasi mana usulan pencairan masuk skala prioritas dan tidak. Besar kemungkinan ada kegiatan yang tidak masuk skala prioritas sehingga tidak dibayarkan,"ungkapnya.
Menurut dia, penyebab terjadinya defisit anggaran dipengaruhi beberapa hal. Hal pertama disebabkan oleh pendapatan yang belum maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, katanya, Pemda Meranti telah menyiapkan langkah efisiensi. Pertama melakukan efisiensi dari belanja langsung yang ada.
Saat ini masih dibahas efisiensi dari anggaran belanja tidak langsung yang di dalamnya ada tunjangan untuk para PNS. Keputusan itu menjadi alternatif bila tidak ada lagi cara untuk mengatasi defisit tersebut.(rls)
Alasan kemampuan keuangan atau kondisi kas daerah (Kasda) sedang morat marit, sehingga berdampak kepada gaji dan operasinal seluruh kepala desa yang mandeg.
Rata-rata empat bulan, dan selebihnya tiga bulan belum disalurkan atau terbayar. Kondisi tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Kedabu Rapat, Mahadi dilansir dari Riau Pos, Ahad (29/12).
Mahadi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kepulauan Meranti, mengancam akan menghentikan operasional kantor seluruh desa yang tersebar, jika dana tersebut tidak dicairkan.
Ia juga mengaku sangat memahami kondisi keuangan daerah. Menyikapi hal itu pula semula Apdesi juga telah berkoordinasi dengan Pemda Meranti, sehingga mereka bersedia mengorbankan belanja perjalanan dinas (SPPD) asalkan kebutuhan gaji mereka disalurkan.
"Karena kami paham itulah makanya kami rela jika SPPD dikorbankan. Tapi kebutuhan gaji yang Rp10 miliar lebih itu jangan dipotong. Apalagi sampai tak dibayarkan. Jika itu terjadi, kami sudah sepakat akan segel seluruh kantor desa," ungkapnya.
Dinas Pemberdayaan Masyrakat Desa (DPMD) melalui Kasubid Pemerintahan Desa Putra, mengatakan saat ini usulan pencairan telah mereka ajukan ke DPPKAD Kepulauan Meranti, namun ia mengaku belum dapat gambaran waktu pencairan.
Senada dengan Ketua Apdesi, Putra mengungkapan jika kebutuhan yang telah diajukan sebesar Rp10 milliar lebih. "Belum tau kapan akan dicairkan. Kami saat ini juga sedang berupaya," ujarnya.
Mengingat kondisi kemampuan keuangan, ia juga mengaku khawatir jika total anggaran yang diajukan tidak dibayarkan secara penuh. "Tapi saya belum bisa jawab detail, karena kami masih berupaya di DPPKAD. Keputusan dan informasi terakhir Senin (30/12). Jadi kita tunggu saja," ujarnya.
Kasda morat marit memang benar. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan langkah efisiensi untuk mengatasi perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada APBD 2019.
Seperti dibeberkan Kabid Perbendaharaan dan Pembiayaan DPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Alamsyah Al-Mubaraq akhir pekan lalu.
Menurutnya,ekstimasi mereka akan terjadi devisit anggaran pada struktur APBD 2019 yang hampir Rp16 milliar, sehingga berdampak pada sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan berpotensi tidak dibayarkan.
"Ini sedang kita verifikasi mana usulan pencairan masuk skala prioritas dan tidak. Besar kemungkinan ada kegiatan yang tidak masuk skala prioritas sehingga tidak dibayarkan,"ungkapnya.
Menurut dia, penyebab terjadinya defisit anggaran dipengaruhi beberapa hal. Hal pertama disebabkan oleh pendapatan yang belum maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, katanya, Pemda Meranti telah menyiapkan langkah efisiensi. Pertama melakukan efisiensi dari belanja langsung yang ada.
Saat ini masih dibahas efisiensi dari anggaran belanja tidak langsung yang di dalamnya ada tunjangan untuk para PNS. Keputusan itu menjadi alternatif bila tidak ada lagi cara untuk mengatasi defisit tersebut.(rls)
