Soal Lahan Sawit Milik Siswaja Mulyadi (Aceng) ,Dishut Dinilai Tak Becus Jaga Aset Negara.
https://www.riaupublik.com/2019/09/soal-lahan-sawit-milik-siswaja-mulyadi.html
Selasa, 3 September 2019
ROKANHILIR, RIAUPUBLIK.COM-- Terkait lahan eks Siswaja Muljadi (aceng) yang telah resmi di eksekusi Kejari Rohil beberapa bulan lalu ternyata mennggalkan teka - teki .
Pasalnya,lahan sawit seluas 453 ha berlokasi di desa teluk bano kecamtan bangko yang dulunya milik aceng,dan setelah di eksekusi menjadi aset Pemerintah ternyata masih dikuasai dan di usahai oleh Siswaja alias Aceng.
Hal ini dibenarkan Camat Bangko Bukhori saat dikonfirmasi oleh awak media beberpa hari lalu, melalui selulernya.
Phak Kejaksaan sendiri mengaku telah berkordinasi dengan pihak Polres terkait hal ini,sebab menurut Kasi Intel Kejari Farhan Junaidi,SH...jika pihak aceng terbukti masih melakukan aktifitas dilahan yang telah di eksekusi tersebut,maka artinya ada pidananya.
Sementara itu,pihak Dinas Kehutanan Provinsi Riau selaku intansi yang diamanahkan untuk mengelola lahan tersebut dinilai tak becus dan diduga telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya "pencurian" aset pemerintah . BS 007.
ROKANHILIR, RIAUPUBLIK.COM-- Terkait lahan eks Siswaja Muljadi (aceng) yang telah resmi di eksekusi Kejari Rohil beberapa bulan lalu ternyata mennggalkan teka - teki .
Pasalnya,lahan sawit seluas 453 ha berlokasi di desa teluk bano kecamtan bangko yang dulunya milik aceng,dan setelah di eksekusi menjadi aset Pemerintah ternyata masih dikuasai dan di usahai oleh Siswaja alias Aceng.
Hal ini dibenarkan Camat Bangko Bukhori saat dikonfirmasi oleh awak media beberpa hari lalu, melalui selulernya.
Phak Kejaksaan sendiri mengaku telah berkordinasi dengan pihak Polres terkait hal ini,sebab menurut Kasi Intel Kejari Farhan Junaidi,SH...jika pihak aceng terbukti masih melakukan aktifitas dilahan yang telah di eksekusi tersebut,maka artinya ada pidananya.
Sementara itu,pihak Dinas Kehutanan Provinsi Riau selaku intansi yang diamanahkan untuk mengelola lahan tersebut dinilai tak becus dan diduga telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya "pencurian" aset pemerintah . BS 007.