Pendamping PKH Meranti Pertanyakan Kejelasan Dana Tranportasi Ke Pihak Dinsos
https://www.riaupublik.com/2019/09/pendamping-pkh-meranti-pertanyakan.html
Kamis, 18 September 2019
MERANTI, RIAUPUBLIK.COM-- (HPC) - Sejumlah Pekerja Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kepulauan Meranti mempertanyakan kejelasan Dana transportasi yang belum dibayarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Saat dikonfirmasi, Koordinator PKH Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardalina. S.Kom menyampaikan terkait keterangan dana transportasi pekerja PKH dilapangan. Rabu, (18/09/19)
"Untuk APBD Perubahan saya belum tau karena DPA belum keluar" singkat Arda
Ditempat berbeda Lili selaku pendamping PKH kecamatan Pulau merbau mengatakan, saya bersama teman teman pendamping setelah mengikuti apel senin di kecamatan duduk bersama mempertanyakan kejelasan dana transportasi PKH.
"Teman teman berharap ada yang mewakili kepada Dinas sosial untuk bertanya dan memperjelas dana transportasi yang baru kami terima selama 4 bulan terhitung Januari-April 2019" ucap Lili
Selanjutnya informasi diperoleh dari Pendamping PKH Kecamatan Tasik Putri puyu yang enggan disebut namanya menjelaskan biaya transportasi PKH sudah diterima namun belum lancar dan belum ada kejelasan.
"Kami biaya transportasi sudah dapat namun masih belum lancar, dari 6 bulan yang dianggarkan hanya 4 bulan yang cair. Sisanya, alasan dari Dinsos menunggu GU", katanya
Dia juga meneruskan Dana transportasi yang diterima setiap kecamatan berbeda, khusus Tebing tinggi dan Tebing tinggi barat berjumlah 500 ribu/bulan sedangkan diluar dua kecamatan tersebut dianggarkan 650 ribu/bulan.
"Keterlambatan dana tranportasi , kami kesulitan biaya ke lapangan sebab wilayah kerja yang jauh kan membutuhkan minyak kendaraan. Belum lagi kebutuhan perlengkapan pertemuan kelompok dengan ibu ibu PKH" keluh Pekerja PKH di wilayah Kec. Tasik putri puyu
"Kami sebagai pekerja sosial meminta biaya transportasi lancar tiap bulan meskipun tidak seberapa nominalnya, yang penting bisa lancar sudah cukup bagi kami" harapnya. (KZ/MF)
MERANTI, RIAUPUBLIK.COM-- (HPC) - Sejumlah Pekerja Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kepulauan Meranti mempertanyakan kejelasan Dana transportasi yang belum dibayarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Saat dikonfirmasi, Koordinator PKH Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardalina. S.Kom menyampaikan terkait keterangan dana transportasi pekerja PKH dilapangan. Rabu, (18/09/19)
"Untuk APBD Perubahan saya belum tau karena DPA belum keluar" singkat Arda
Ditempat berbeda Lili selaku pendamping PKH kecamatan Pulau merbau mengatakan, saya bersama teman teman pendamping setelah mengikuti apel senin di kecamatan duduk bersama mempertanyakan kejelasan dana transportasi PKH.
"Teman teman berharap ada yang mewakili kepada Dinas sosial untuk bertanya dan memperjelas dana transportasi yang baru kami terima selama 4 bulan terhitung Januari-April 2019" ucap Lili
Selanjutnya informasi diperoleh dari Pendamping PKH Kecamatan Tasik Putri puyu yang enggan disebut namanya menjelaskan biaya transportasi PKH sudah diterima namun belum lancar dan belum ada kejelasan.
"Kami biaya transportasi sudah dapat namun masih belum lancar, dari 6 bulan yang dianggarkan hanya 4 bulan yang cair. Sisanya, alasan dari Dinsos menunggu GU", katanya
Dia juga meneruskan Dana transportasi yang diterima setiap kecamatan berbeda, khusus Tebing tinggi dan Tebing tinggi barat berjumlah 500 ribu/bulan sedangkan diluar dua kecamatan tersebut dianggarkan 650 ribu/bulan.
"Keterlambatan dana tranportasi , kami kesulitan biaya ke lapangan sebab wilayah kerja yang jauh kan membutuhkan minyak kendaraan. Belum lagi kebutuhan perlengkapan pertemuan kelompok dengan ibu ibu PKH" keluh Pekerja PKH di wilayah Kec. Tasik putri puyu
"Kami sebagai pekerja sosial meminta biaya transportasi lancar tiap bulan meskipun tidak seberapa nominalnya, yang penting bisa lancar sudah cukup bagi kami" harapnya. (KZ/MF)