Ketua DPRD Natuna Minta Provinsi Khusus Natuna Segera di Gesa

NATUNA, RIAUPUBLIK.COM - Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, dibawah kepemimpinan Bupati Abdul Hamid Rizal, untuk menjadikan Kabupaten Natuna menjadi sebuah Provinsi Khusus, memang sudah lama digaungkan.

Namun, hingga sampai saat ini  rencana tersebut tampaknya hanya sebatas angan-angan belaka, yang belum mendapatkan lampu hijau dari Pemerintah Pusat.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, Yusripandi mengatakan, bahwa seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna harus gencar melakukan jemput bola ke Pemerintah Pusat. Agar rencana baik tersebut dapat segera terwujud, dan tidak hanya sebatas impian belaka.

"Pemerintah Daerah harus rajin jemput bola ke Pusat. Agar hal ini dapat segera direspon oleh mereka," ungkap Yusripandi, saat ditemui media ini dikantornya, beberapa waktu lalu.

Kata Yusripandi, Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama wakilnya Jusuf Kalla (JK) saat ini, tengah gencar untuk membangun Indonesia yang dimulai dari daerah pinggiran, termasuk Natuna. Hal ini tertuang dalam program Nawacita Presiden Jokowi ke 3, yaitu membangun Indonesia dari daerah pinggiran.

Artinya, lanjut Yusripandi, Natuna memiliki kesempatan yang sangat besar, untuk merayu Pemerintah Pusat, agar disetujui untuk mekar sebagai sebuah Provinsi tersendiri. Sebagai daerah perbatasan dan terluar, hal itu dapat menjadi senjata untuk meyakinkan Pemerintah Pusat, untuk memekarkan Natuna.

"Mumpung Pemerintahan sekarang konsen membangun Indonesia dari daerah pinggiran, ini bisa menjadi alasan kuat mengapa Natuna harus dimekarkan jadi Provinsi. Karena kita tidak tahu program Pemerintah berikutnya seperti apa. Saat ini lah kesempatan kita," katanya.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, bahwa Kabupaten Natuna sangat layak dimekarkan menjadi sebuah Provinsi Khusus, bersama saudaranya Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA). Karena, kata dia, letak Geografis Natuna sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan beberapa Negara di Asia.

Selain itu, rentan kendali antara Kabupaten Natuna dengan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), juga sangat jauh. Hal ini dapat menghambat laju pembangunan di daerah yang terletak diujung utara NKRI tersebut.

"Kalau tidak segera dimekarkan menjadi sebuah Provinsi tersendiri, lambat Natuna mau maju. Karena letak geografis kita jauh dengan Ibu Kota Provinsi," ujar pria asal Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut tersebut.

Imbuh Yusripandi, dengan menjadikan Natuna sebagai Provinsi Khusus bersama Anambas, otomatis kekayaan alam yang ada di Natuna, bisa dikelola sepenuhnya oleh Natuna. Terutama kekayaan alam yang bersumber dari laut.

"Pendapatan kita yang terbesar dari laut, dari mulai perikanan hingga Migasnya. Sementara laut sudah dikuasai oleh Provinsi, jadi kita tidak memiliki keleluasaan untuk mengolah sumber daya alam kita sendiri," ucapnya.

Belum lagi, sambung Yusripandi, jika Natuna sudah mekar menjadi Provinsi, otomatis akan membuka lapangan pekerjaan bagi putra daerah yang seluas-luasnya.

"Selain itu, anggaran kita juga pasti akan jauh lebih besar jika sudah menjadi Provinsi, ketimbang masih setingkat Kabupaten," pungkasnya. (Win)