DPRD Natuna Minta Anggaran untuk Kecamatan Ditetapkan
https://www.riaupublik.com/2019/02/dprd-natuna-minta-anggaran-untuk.html
NATUNA, RIAUPUBLIK.COM - Menyikapi adanya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan, meski berbeda partai politik namun tiga orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, yang sama-sama berasal dari daerah pemilihan (Dapil) III sepertinya memiliki keinginan yang sama, yakni terciptanya pemerataan pembangunan disetiap Kecamatan.
Marzuki, wakil rakyat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ketika dimintai keterangan berharap, agar Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, melalui kebijakannnya bisa menetapkan pagu anggaran untuk setiap Kecamatan.
“Saya berharap ada pagu anggaran yang disiapkan untuk setiap kecamatan supaya pembangunan itu benar-benar merata, bukan hanya sekedar ungkapan tentang pemerataan pembangunan saja," ujar Marzuki, dilansir dari media koranperbatasan.com, edisi Jum'at 15 Februari 2019.
Menurut lelaki yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna itu, indikator untuk penetapan jumlah anggaran bisa mengacu pada berapa banyak jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan suatu daerah.
“Jadi kita tidak lagi meraba-raba, artinya jika setiap kecamatan sudah disediakan pagu anggarannya tentu mereka (pihak kecamatan-red) bisa menyesuaikan apa yang akan mereka usulkan sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan,“ terang Marzuki.
Lebih jauh lagi Marzuki menyebutkan bahwa pihaknya sudah beberapa kali meminta kepada Bupati dan Bappeda agar setiap kecamatan diberikan pagu anggaran secara khusus.
“Sayangnya mereka selalu beralasan bahwa anggaran defisit. Sebenarnya tidak ada pengaruh kalau terjadi defisit anggaranya kita sesuaikan saja. Misalnya Kecamatan Bunguran Utara kita tetapkan pagu dananya sebesar Rp 4 miliar kalau defisit kita sesuaikan saja menjadi Rp 3 miliar, jangan sampai dihilangkan,“ ujar Marzuki.
Nada serupa juga disampaikan oleh wakil rakyat dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Saifullah. Sebagai pejuang aspirasi masyarakat Syaifullah berkeinginan pemerataan pembangunan yang selalu disebut-sebut pada setiap kegiatan Musrenbangcam benar-benar terealisasikan.
"Memang akan lebih baik jika setiap kecamatan itu disediakan pagu anggaran, agar pemerataan pembangunan bisa terwujud. Jadi untuk mendapatkan pembangunan itu, tidak lagi tergantung kedekatan maupun lobby,“ kata Saifullah.
Menurut Saifullah, selama ini pembagian kue pembangunan khsusnya untuk di wilayah kecamatan masih belum maksimal karena pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa dan masyarakatnya masih harus bekerja keras untuk memperoleh apa yang menjadi kebutuhan daerahnya.
“Apakah Natuna itu hanya Ranai saja, sehingga pembangunannya lebih banyak di wilayah Ranai. Apakah pembangunan itu hanya khusus buat kecamatan yang punya orang-orang pintar lobby saja. Bagaimana kalau camatnya pendiam, tidak pandai melobby kemudian mereka tidak punya desa hanya ada kelurahan," tanyanya.
Oleh karena itu, lanjut Saifullah, penetapan pagu anggaran untuk setiap kecamatan menjadi sangat penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam mempercepat pembangunan di daerah.
“Jadi anggaran untuk kecamatan ini penting biar semuanya bisa merasakan. Kasian mereka yang tidak memiliki kedekatan dengan instansi terkait maupun kepala daerahnya. Jika kita ingin daerah ini maju, dan menjadi lebih baik tentunya kita harus menghidari pembangunan yang berdasarkan kepentingan dan keinginan,“ pungkasnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Natuna Yohanis, mengatakan, pada prinsipnya Musrenbang yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan semua Kecamatan dan Desa serta kelurahan yang ada diwilayah II terbilang bagus. Salah satunya bisa menjalin hubungan silaturahmi antar pemerintah kecamatan desa dan kelurahan termasuk mempersingkat waktu.
Sebagai anggota DPRD Natuna Yohanis merespon positif kegiatan tersebut karena pada tahun 2019 ini masing-masing kecamtan mendapatkan porsi pembangunan yang merata.
“Jadi tidak ada lagi yang dianak tirikan dan dianak kandungkan. Mari kita ciptakan rasa kebersamaan dan bahu membahu jangan jadikan perbedaan warna membuat kita berpecah belah dalam membangun Natuna,“ ujar Yohanis. (Win)
Marzuki, wakil rakyat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ketika dimintai keterangan berharap, agar Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, melalui kebijakannnya bisa menetapkan pagu anggaran untuk setiap Kecamatan.
“Saya berharap ada pagu anggaran yang disiapkan untuk setiap kecamatan supaya pembangunan itu benar-benar merata, bukan hanya sekedar ungkapan tentang pemerataan pembangunan saja," ujar Marzuki, dilansir dari media koranperbatasan.com, edisi Jum'at 15 Februari 2019.
Menurut lelaki yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna itu, indikator untuk penetapan jumlah anggaran bisa mengacu pada berapa banyak jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan suatu daerah.
“Jadi kita tidak lagi meraba-raba, artinya jika setiap kecamatan sudah disediakan pagu anggarannya tentu mereka (pihak kecamatan-red) bisa menyesuaikan apa yang akan mereka usulkan sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan,“ terang Marzuki.
Lebih jauh lagi Marzuki menyebutkan bahwa pihaknya sudah beberapa kali meminta kepada Bupati dan Bappeda agar setiap kecamatan diberikan pagu anggaran secara khusus.
“Sayangnya mereka selalu beralasan bahwa anggaran defisit. Sebenarnya tidak ada pengaruh kalau terjadi defisit anggaranya kita sesuaikan saja. Misalnya Kecamatan Bunguran Utara kita tetapkan pagu dananya sebesar Rp 4 miliar kalau defisit kita sesuaikan saja menjadi Rp 3 miliar, jangan sampai dihilangkan,“ ujar Marzuki.
Nada serupa juga disampaikan oleh wakil rakyat dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Saifullah. Sebagai pejuang aspirasi masyarakat Syaifullah berkeinginan pemerataan pembangunan yang selalu disebut-sebut pada setiap kegiatan Musrenbangcam benar-benar terealisasikan.
"Memang akan lebih baik jika setiap kecamatan itu disediakan pagu anggaran, agar pemerataan pembangunan bisa terwujud. Jadi untuk mendapatkan pembangunan itu, tidak lagi tergantung kedekatan maupun lobby,“ kata Saifullah.
Menurut Saifullah, selama ini pembagian kue pembangunan khsusnya untuk di wilayah kecamatan masih belum maksimal karena pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa dan masyarakatnya masih harus bekerja keras untuk memperoleh apa yang menjadi kebutuhan daerahnya.
“Apakah Natuna itu hanya Ranai saja, sehingga pembangunannya lebih banyak di wilayah Ranai. Apakah pembangunan itu hanya khusus buat kecamatan yang punya orang-orang pintar lobby saja. Bagaimana kalau camatnya pendiam, tidak pandai melobby kemudian mereka tidak punya desa hanya ada kelurahan," tanyanya.
Oleh karena itu, lanjut Saifullah, penetapan pagu anggaran untuk setiap kecamatan menjadi sangat penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam mempercepat pembangunan di daerah.
“Jadi anggaran untuk kecamatan ini penting biar semuanya bisa merasakan. Kasian mereka yang tidak memiliki kedekatan dengan instansi terkait maupun kepala daerahnya. Jika kita ingin daerah ini maju, dan menjadi lebih baik tentunya kita harus menghidari pembangunan yang berdasarkan kepentingan dan keinginan,“ pungkasnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Natuna Yohanis, mengatakan, pada prinsipnya Musrenbang yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan semua Kecamatan dan Desa serta kelurahan yang ada diwilayah II terbilang bagus. Salah satunya bisa menjalin hubungan silaturahmi antar pemerintah kecamatan desa dan kelurahan termasuk mempersingkat waktu.
Sebagai anggota DPRD Natuna Yohanis merespon positif kegiatan tersebut karena pada tahun 2019 ini masing-masing kecamtan mendapatkan porsi pembangunan yang merata.
“Jadi tidak ada lagi yang dianak tirikan dan dianak kandungkan. Mari kita ciptakan rasa kebersamaan dan bahu membahu jangan jadikan perbedaan warna membuat kita berpecah belah dalam membangun Natuna,“ ujar Yohanis. (Win)