Postingan
Soal Mutasi, Kata Plt Gubri \"Kalau Perlu Why Not ?\"
https://www.riaupublik.com/2018/11/soal-mutasi-kata-plt-gubri-kalau-perlu.html
Senin, 24/ 09/ 2018
PEKANBARU, RIAUPUBLIK.COM-- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim belum memastikan apakah era kepemimpinannya yang hanya menyisakan lima bulan lagi akan melakukan mutasi.
Namun katanya, jika memang diperlukan kenapa tidak, demi penyegaran.
\"Kita lihat nanti bagaimana kondisinya, soal rencana bisa aja. Saya tidak mengatakan ada atau tidaknya mutasi. Kalau memang diperlukan why not, kenapa tidak,\" kata Wan, yang baru saja menjabat Plt Gubri, Minggu (23/9/2018).
Meski begitu, mantan Bupati Rokan Hilir ini mengatakan semuanya harus sesuai ketentuan berlaku. Izin untuk melakukan mutasi tidak bisa semena-mena, harus ada persetujuan dari pusat.
Hanya saja, seperti ditulis mediacenterriau, Wan menegaskan evaluasi atas kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dilakukan. Baik pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran staf harus optimal dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
\"Semunyakan harus ada persetujuan dari pusat. Tapi kalau pun ada, bukan masalah suka atau tidak, tapi kitakan penyegaran itu perlu,\" ungkap Wan.(Adv)
PEKANBARU, RIAUPUBLIK.COM-- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim belum memastikan apakah era kepemimpinannya yang hanya menyisakan lima bulan lagi akan melakukan mutasi.
Namun katanya, jika memang diperlukan kenapa tidak, demi penyegaran.
\"Kita lihat nanti bagaimana kondisinya, soal rencana bisa aja. Saya tidak mengatakan ada atau tidaknya mutasi. Kalau memang diperlukan why not, kenapa tidak,\" kata Wan, yang baru saja menjabat Plt Gubri, Minggu (23/9/2018).
Meski begitu, mantan Bupati Rokan Hilir ini mengatakan semuanya harus sesuai ketentuan berlaku. Izin untuk melakukan mutasi tidak bisa semena-mena, harus ada persetujuan dari pusat.
Hanya saja, seperti ditulis mediacenterriau, Wan menegaskan evaluasi atas kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dilakukan. Baik pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran staf harus optimal dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
\"Semunyakan harus ada persetujuan dari pusat. Tapi kalau pun ada, bukan masalah suka atau tidak, tapi kitakan penyegaran itu perlu,\" ungkap Wan.(Adv)
