Postingan
Melihat desain Bandara Kertajati, Menko Luhut: Saya Bangga
https://www.riaupublik.com/2018/06/melihat-desain-bandara-kertajati-menko.html
Senin, 04 Juni 2018
Maritim - Majalengka, Riaupublik.Com-- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan kekagumannya dengan desain Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Hal itu disampaikannya usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pendaratan perdana di Bandara tersebut, Kamis (24/05). “Saya terus terang lihat airport (bandara) ini bangga, karena ini suatu airport yang desainnya dibuat oleh orang Indonesia,” kata Menko Luhut usai melihat-lihat keadaan airport.
Menko Luhut juga mengapresiasi pekerjaan pembangunan bandara yang menurutnya terbilang cukup rapih. “Pekerjaannya cukup rapih. Ini di Indonesia, ini mungkin merupakan yang salah satu terapih. Dan yang paling penting, akan membuat pertumbuhan ekonomi makin baik di kawasan ini. Akan ada Aerocity, kemarin saya lihat di India cuma 1500 hektar, di sini 3200 hektar, jadi akan bagus,” ujarnya.
Menko Luhut mengatakan ada beberapa alasan mengapa akan lebih bagus, pertama, Bandung Tol Road sedang proses akan selesai pembebasan tanah, tahun depan diharapkan sudah selesai. Kedua, orang dari Cirebon kalau ingin ke Bandara Kertajati tidak ke perlu Jakarta lagi. Ketiga ada pelabuhan Patimban yang akan jadi tempat ekspor impor mobil. “Nanti juga akan ada kawasan industri Bekasi, Karawang, Purwakarta yang jaraknya kira-kira 100 km lewat tol,” ujarnya.
*Tidak Sepenuhnya Dari APBN*
Selain itu Menko Maritim mengungkapkan bahwa pembangunan Bandara menggunakan model pendanaan baru, yakni tidak dibayar sepenuhnya oleh APBN. “Bandara Kertajati ini model pendanaan yang baru, yang akan dicontoh di tempat lain, di mana kepemilikan ini dengan yakni kerja sama yang baru, yaitu APBN, PEMDA, BUMD, juga RDPT. Jadi ini tidak sepenuhnya dibayarkan dengan APBN, seperti pendanaan yang dilakukan pada proyek LRT,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjut Menko Luhut, Indonesia memasuki satu era yang belum pernah terjadi bahwa satu proyek bukan hanya dari sepenuhnya dari APBN.
“Presiden meminta kami dengan Menhub untuk mengerjakan model-model macam ini. Jadi LRT Jakarta model satu sudah jalan, ini sudah jalan dan akan bertebar lagi ke mana-mana mana, sehingga dengan demikian, proyek infrastruktur tidak mesti harus didanai APBN,” ujarnya.
*Pemerintah tetap pemilik*
“APBN harus mampu mendanai dekat 20-25%, tapi jangan salah ngerti, kita tidak pernah menjual kepemilikan kita, kita kerja sama satu periode saja satu atau waktu yang ditentukan setelah itu kembali kepada pemerintah. Dengan demikian, dana itu bisa dibikin untuk membangun proyek lain,” jelasnya.
Menko Luhut juga mengungkapkan bahwa Bandara Kertajati ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan itu di atas 8 persen. “Wilayah ini kaya sekali, hanya belum teintegrasi, nah sekarang kita bikin _integrated_ sehingga _cost_ akan turun di sini, industri pariwisata bisa dihidupkan, orang datang akan ke mana lihat di Cirebon ada udang dan rotan di sana, ada Patimban begitu bagus dan seterusnya,” ujarnya.
Menko Luhut meminta agar wilayah ini dipelihara. “Pak Bupati juga sudah bantu menyelesaikan ini dan saya hanya minta satu, Pak Kapolda dan Kapolres itu betul-betul kerja sama terpadu untuk menyelesaikan ini. Tidak boleh ada kepentingan pribadi dimasukkan untuk menghambat proyek pemerintah. Kita keras mengenai itu. Jadi kita mau semua dilakukan dengan integrasi,” tambahnya. Pemerintah akan tetap teguh pada aturan main, pada undang-undang yang berlaku.
Biro Informasi dan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman//Riaupublik.com
Menko Luhut juga mengapresiasi pekerjaan pembangunan bandara yang menurutnya terbilang cukup rapih. “Pekerjaannya cukup rapih. Ini di Indonesia, ini mungkin merupakan yang salah satu terapih. Dan yang paling penting, akan membuat pertumbuhan ekonomi makin baik di kawasan ini. Akan ada Aerocity, kemarin saya lihat di India cuma 1500 hektar, di sini 3200 hektar, jadi akan bagus,” ujarnya.
Menko Luhut mengatakan ada beberapa alasan mengapa akan lebih bagus, pertama, Bandung Tol Road sedang proses akan selesai pembebasan tanah, tahun depan diharapkan sudah selesai. Kedua, orang dari Cirebon kalau ingin ke Bandara Kertajati tidak ke perlu Jakarta lagi. Ketiga ada pelabuhan Patimban yang akan jadi tempat ekspor impor mobil. “Nanti juga akan ada kawasan industri Bekasi, Karawang, Purwakarta yang jaraknya kira-kira 100 km lewat tol,” ujarnya.
*Tidak Sepenuhnya Dari APBN*
Selain itu Menko Maritim mengungkapkan bahwa pembangunan Bandara menggunakan model pendanaan baru, yakni tidak dibayar sepenuhnya oleh APBN. “Bandara Kertajati ini model pendanaan yang baru, yang akan dicontoh di tempat lain, di mana kepemilikan ini dengan yakni kerja sama yang baru, yaitu APBN, PEMDA, BUMD, juga RDPT. Jadi ini tidak sepenuhnya dibayarkan dengan APBN, seperti pendanaan yang dilakukan pada proyek LRT,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjut Menko Luhut, Indonesia memasuki satu era yang belum pernah terjadi bahwa satu proyek bukan hanya dari sepenuhnya dari APBN.
“Presiden meminta kami dengan Menhub untuk mengerjakan model-model macam ini. Jadi LRT Jakarta model satu sudah jalan, ini sudah jalan dan akan bertebar lagi ke mana-mana mana, sehingga dengan demikian, proyek infrastruktur tidak mesti harus didanai APBN,” ujarnya.
*Pemerintah tetap pemilik*
“APBN harus mampu mendanai dekat 20-25%, tapi jangan salah ngerti, kita tidak pernah menjual kepemilikan kita, kita kerja sama satu periode saja satu atau waktu yang ditentukan setelah itu kembali kepada pemerintah. Dengan demikian, dana itu bisa dibikin untuk membangun proyek lain,” jelasnya.
Menko Luhut juga mengungkapkan bahwa Bandara Kertajati ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan itu di atas 8 persen. “Wilayah ini kaya sekali, hanya belum teintegrasi, nah sekarang kita bikin _integrated_ sehingga _cost_ akan turun di sini, industri pariwisata bisa dihidupkan, orang datang akan ke mana lihat di Cirebon ada udang dan rotan di sana, ada Patimban begitu bagus dan seterusnya,” ujarnya.
Menko Luhut meminta agar wilayah ini dipelihara. “Pak Bupati juga sudah bantu menyelesaikan ini dan saya hanya minta satu, Pak Kapolda dan Kapolres itu betul-betul kerja sama terpadu untuk menyelesaikan ini. Tidak boleh ada kepentingan pribadi dimasukkan untuk menghambat proyek pemerintah. Kita keras mengenai itu. Jadi kita mau semua dilakukan dengan integrasi,” tambahnya. Pemerintah akan tetap teguh pada aturan main, pada undang-undang yang berlaku.
Biro Informasi dan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman//Riaupublik.com
