Postingan
Protes Keras Abdul Vattah Pada Bappeda Pemkab Bengkalis Sampai Benkeu 2018
https://www.riaupublik.com/2018/05/protes-keras-abdul-vattah-pada-bappeda.html
Selasa, 01 April 2018
BENGKALIS, RIAUPUBLIK.Com-- Nihilnya Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 dari Pemerintah Provinsi Riau, selain sangat disesalkan oleh Anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkalis-Dumai-Meranti, Abdul Vattah.
Mantan dosen Politeknik Negeri Bengkalis ini juga menyindir, lemahnya upaya dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis yang membidangi masalah tersebut.
Yaitu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis terkesan tidak ada responsif dan tidak jemput bola atau tidak pernah melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder sehingga Bankeu khusus yang dialokasikan belanja tidak langsung ini hilang.
Menurut Vattah, Bankeu Khusus tidak dapat karena beberapa faktor. Tentu perlu kegigihan OPD terkait atas nama Pemerintah Daerah yang dimotori oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis.
"Bahwa Bankeu itu tidak dapat pada tahun ini karena provinsi tidak berpihak atau katakanlah tidak bekerja, saya rasa itu perlu diluruskan. Saya menegaskan kepada Pemkab Bengkalis kalau perlu dibentuk tim khusus untuk mengejar Bankeu dari provinsi itu, libatkan stakeholder yang ada,"ungkap Abdul Vattah kepada sejumlah wartawan usai menghadiri acara Hari buruh sedunia di kecamatan Bantan, Selasa 1 Mai 2018.
"Banyak pintu untuk mendapatkan dana provinsi itu, salah satunya adalah melalui wakil-wakil rakyat yang ada di Provinsi Riau," ujarnya lagi.
Vattah mrlanjutkan, sebagai masukan, membahasa tentang Bankeu Khusus TA 2018 tersebut, pihaknya juga tidak pernah dilibatkan untuk melakukan koordinasi dan termasuk berkoordinasi tentang usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) itu sendiri.
"Kami sekalipun tidak pernah dilibatkan untuk berkoordinasi terkait masalah Bankeu Khusus untuk 2018 yang diusulkan dan termasuk Musrenbang juga tidak dilibatkan, jadi ini menjadi catatan khusus,"ungkapnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) dari Komisi IV DPRD Provinsi ini juga menyarankan kepada Bupati Bengkalis Amril Mukminin untuk segera melakukan evaluasi atas kinerja ini. Supaya memperoleh Bankeu Khusus itu perlu perjuangan, pemikiran dan gerakan bersama, koordinasi serta sinergi.
"Evaluasi terhadap kinerja Bappeda. Dulu ingat betul di awal kepemimpinan Bupati Amril Mukminin, beliau menunjuk langsung Imam Hakim dan Rinto untuk berkoordinasi dengan kami, di tahun 2017 Bankeu Khusus kita ada dapat banyak. Kita gunakan untuk membangun, SD, SMP yang menjadi kewenangan kabupaten dan juga hal-hal lain yang menjadi kewenangan kabupaten,"bebernya.
"Saya sudah jumpai pimpinan OPD Pemkab Bengkalis terkait hal ini, perlu jadi pemikiran dan gerakan kita bersama. Bankeu itu membantu kabupaten, kepala OPD kita, karena ini ada gengsi bagi OPD yang mendapatkan. Akan tetapi mana kepala OPD kita. Kepala OPD kita tak pernah berkoordinasi dan 'jemput bola'. Kami sudah sangat membuka pintu untuk itu,"tegasnya.
Riaugrenn//Riaupublik
Mantan dosen Politeknik Negeri Bengkalis ini juga menyindir, lemahnya upaya dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis yang membidangi masalah tersebut.
Yaitu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis terkesan tidak ada responsif dan tidak jemput bola atau tidak pernah melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder sehingga Bankeu khusus yang dialokasikan belanja tidak langsung ini hilang.
Menurut Vattah, Bankeu Khusus tidak dapat karena beberapa faktor. Tentu perlu kegigihan OPD terkait atas nama Pemerintah Daerah yang dimotori oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis.
"Bahwa Bankeu itu tidak dapat pada tahun ini karena provinsi tidak berpihak atau katakanlah tidak bekerja, saya rasa itu perlu diluruskan. Saya menegaskan kepada Pemkab Bengkalis kalau perlu dibentuk tim khusus untuk mengejar Bankeu dari provinsi itu, libatkan stakeholder yang ada,"ungkap Abdul Vattah kepada sejumlah wartawan usai menghadiri acara Hari buruh sedunia di kecamatan Bantan, Selasa 1 Mai 2018.
"Banyak pintu untuk mendapatkan dana provinsi itu, salah satunya adalah melalui wakil-wakil rakyat yang ada di Provinsi Riau," ujarnya lagi.
Vattah mrlanjutkan, sebagai masukan, membahasa tentang Bankeu Khusus TA 2018 tersebut, pihaknya juga tidak pernah dilibatkan untuk melakukan koordinasi dan termasuk berkoordinasi tentang usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) itu sendiri.
"Kami sekalipun tidak pernah dilibatkan untuk berkoordinasi terkait masalah Bankeu Khusus untuk 2018 yang diusulkan dan termasuk Musrenbang juga tidak dilibatkan, jadi ini menjadi catatan khusus,"ungkapnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) dari Komisi IV DPRD Provinsi ini juga menyarankan kepada Bupati Bengkalis Amril Mukminin untuk segera melakukan evaluasi atas kinerja ini. Supaya memperoleh Bankeu Khusus itu perlu perjuangan, pemikiran dan gerakan bersama, koordinasi serta sinergi.
"Evaluasi terhadap kinerja Bappeda. Dulu ingat betul di awal kepemimpinan Bupati Amril Mukminin, beliau menunjuk langsung Imam Hakim dan Rinto untuk berkoordinasi dengan kami, di tahun 2017 Bankeu Khusus kita ada dapat banyak. Kita gunakan untuk membangun, SD, SMP yang menjadi kewenangan kabupaten dan juga hal-hal lain yang menjadi kewenangan kabupaten,"bebernya.
"Saya sudah jumpai pimpinan OPD Pemkab Bengkalis terkait hal ini, perlu jadi pemikiran dan gerakan kita bersama. Bankeu itu membantu kabupaten, kepala OPD kita, karena ini ada gengsi bagi OPD yang mendapatkan. Akan tetapi mana kepala OPD kita. Kepala OPD kita tak pernah berkoordinasi dan 'jemput bola'. Kami sudah sangat membuka pintu untuk itu,"tegasnya.
Riaugrenn//Riaupublik
