Postingan
Dugaan KK Ganda Firdaus ST MT, Ketua Bawaslu Serta KPU Riau, Diperiksa DKPP RI
https://www.riaupublik.com/2018/05/dugaan-kk-ganda-firdaus-st-mt-ketua.html
Jumat, 18 Mei 2018
JAKARTA, RIAUPUBLIK.Com--Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida Budhiati bersama Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Riau memeriksa Nurhamin , Ketua KPU Provinsi Riau dan Rusidi Rusdan, Ketua Baaslu Provinsi Riau, Kamis (17/5/2018). Pengadu dalam perkara ini adalah Dendy Gustiawan
Pemeriksaan dilakukan melalui video conference di kantor KPU RI di Jakarta dengan kantor KPU Provinsi Riau di Pekanbaru.
Dalam pemeriksaan perkara Nomor 96/DKPP-PKE-VII/2018 ini, Ida Budhiati selaku ketua majelis sidang berada di Jakarta. Sedangkan, TPD wilayah Riau yakni Hj. Yulida Ariyanti dari unsur Tokoh Masyarakat, Sri Rukmini dari unsur KPU Provinsi Riau, dan Neil Antariksa unsur Bawaslu Provinsi Riau berada di kantor KPU Provinsi Riau.
Sidang yang digelar melalui video conference ini merupakan sidang pertama, dengan agenda mendengarkan dalil aduan dari Pengadu dan mendengarkan jawaban Teradu.
Selain itu, DKPP juga mengundang rekan-rekan Teradu sebagai Pihak Terkait untuk didengarkan keterangannya. Pihak Terkait yang hadir dalam sidang ini adalah Gema Wahyu Adienata selaku anggota Bawaslu Provinsi Riau. Kemudian, Iham dan Abdul Hamid selaku Anggota KPU Provinsi Riau.
Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) menyidangkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik atas teradu Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau Rusidi Rusdan dan Ketua KPU Riau Nurhamin.
Sidang dimulai pada pukul 10.00-13.00 Wib dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan dari Dendy (Pengadu) yang dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban dari Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan dan Ketua KPU Riau Nurhamin (Teradu).
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Riau Gema.Wahyu Adinata dan Anggota KPU Riau Ilham Yasir dan Abdul Hamid ikut menghadiri sebagai pihak terkait pada sidang tersebut.
Saudara Dendy menyampaikan pokok aduan, dia menilai langkah yang dilakukan KPU dan Bawaslu Provinsi Riau tidak Profesional sebagai Lembaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Umum, dengan meloloskan salah satu Paslon yang memberikan hanya satu Kartu Keluarga (KK) sebagai kelengkapan administrasi, dan Bawaslu menghentikan proses laporan saudara Dendy dengan kesimpulan laporan tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana yang disampaikan saudara Dendy, pada pasal 180 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.
Sidang Majelis ini diwarnai saling menyampaikan argumentasi antara Pengadu dan Teradu yang berlangsung Sengit.
Dalam Jawaban Rusidi Rusdan menyampaikan dihadapan sidang Majelis bahwa dia selaku ketua Bawaslu Riau sudah melaksanakan tugas dengan profesional dalam menindaklanjuti laporan dari Pengadu (Dendy) dan hasilnya tidak ditemukan unsur pelanggaran Administrasi maupun Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh KPU ketika meloloskan salah satu calon Gubernur yang dianggap oleh pengadu tidak memenuhi syarat karena tidak jujur dalam mengisi daftar riwayat hidupnya sebagai calon gubernur karena berdasarkan KK yang diperoleh pengadu bahwa calon gubernur tersebut memilki dua KK.
Rusidi juga menjelaskan bahwa kesimpulan yang dibuat pihaknya sudah nerdasarkan hasil klarifikasi, pemeriksaan, dan permintaan.pendapat Ahli Pemilu dan Ahli pidana yang kemudian dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu.
Rusidi juga mengungkapkan bahwa sebenarnya kasus yang disampaikan oleh pengadu (Dendy) adalah kasus pada pilkada tahun 2011. Kasus ini sudah di SP3 oleh polresta Pekanbaru karena tidak cukup bukti sebagai perbuatan pidana. Sementara secara Administrasi kasus ini juga sudah tertuang pertimbangan putusan MK No 63 Tahun 2012 bukanlah perbuatan yang menyebabkan calon bisa digugurkan. ***
Dalam pemeriksaan perkara Nomor 96/DKPP-PKE-VII/2018 ini, Ida Budhiati selaku ketua majelis sidang berada di Jakarta. Sedangkan, TPD wilayah Riau yakni Hj. Yulida Ariyanti dari unsur Tokoh Masyarakat, Sri Rukmini dari unsur KPU Provinsi Riau, dan Neil Antariksa unsur Bawaslu Provinsi Riau berada di kantor KPU Provinsi Riau.
Sidang yang digelar melalui video conference ini merupakan sidang pertama, dengan agenda mendengarkan dalil aduan dari Pengadu dan mendengarkan jawaban Teradu.
Selain itu, DKPP juga mengundang rekan-rekan Teradu sebagai Pihak Terkait untuk didengarkan keterangannya. Pihak Terkait yang hadir dalam sidang ini adalah Gema Wahyu Adienata selaku anggota Bawaslu Provinsi Riau. Kemudian, Iham dan Abdul Hamid selaku Anggota KPU Provinsi Riau.
Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) menyidangkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik atas teradu Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau Rusidi Rusdan dan Ketua KPU Riau Nurhamin.
Sidang dimulai pada pukul 10.00-13.00 Wib dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan dari Dendy (Pengadu) yang dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban dari Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan dan Ketua KPU Riau Nurhamin (Teradu).
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Riau Gema.Wahyu Adinata dan Anggota KPU Riau Ilham Yasir dan Abdul Hamid ikut menghadiri sebagai pihak terkait pada sidang tersebut.
Saudara Dendy menyampaikan pokok aduan, dia menilai langkah yang dilakukan KPU dan Bawaslu Provinsi Riau tidak Profesional sebagai Lembaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Umum, dengan meloloskan salah satu Paslon yang memberikan hanya satu Kartu Keluarga (KK) sebagai kelengkapan administrasi, dan Bawaslu menghentikan proses laporan saudara Dendy dengan kesimpulan laporan tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana yang disampaikan saudara Dendy, pada pasal 180 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.
Sidang Majelis ini diwarnai saling menyampaikan argumentasi antara Pengadu dan Teradu yang berlangsung Sengit.
Dalam Jawaban Rusidi Rusdan menyampaikan dihadapan sidang Majelis bahwa dia selaku ketua Bawaslu Riau sudah melaksanakan tugas dengan profesional dalam menindaklanjuti laporan dari Pengadu (Dendy) dan hasilnya tidak ditemukan unsur pelanggaran Administrasi maupun Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh KPU ketika meloloskan salah satu calon Gubernur yang dianggap oleh pengadu tidak memenuhi syarat karena tidak jujur dalam mengisi daftar riwayat hidupnya sebagai calon gubernur karena berdasarkan KK yang diperoleh pengadu bahwa calon gubernur tersebut memilki dua KK.
Rusidi juga menjelaskan bahwa kesimpulan yang dibuat pihaknya sudah nerdasarkan hasil klarifikasi, pemeriksaan, dan permintaan.pendapat Ahli Pemilu dan Ahli pidana yang kemudian dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu.
Rusidi juga mengungkapkan bahwa sebenarnya kasus yang disampaikan oleh pengadu (Dendy) adalah kasus pada pilkada tahun 2011. Kasus ini sudah di SP3 oleh polresta Pekanbaru karena tidak cukup bukti sebagai perbuatan pidana. Sementara secara Administrasi kasus ini juga sudah tertuang pertimbangan putusan MK No 63 Tahun 2012 bukanlah perbuatan yang menyebabkan calon bisa digugurkan. ***
