Postingan
Jokowi Enggan Komentar soal Rekaman Rini dan Dirut PLN
https://www.riaupublik.com/2018/04/jokowi-enggan-komentar-soal-rekaman.html
Senin, 30 April 2018
JAKARTA, RIAUPUBLIK.Com-- Presiden Joko Widodo enggan mengomentari rekaman percakapan yang beredar antara Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno dengan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara, Sofyan Basir.
Jokowi ditanya wartawan soal rekaman tersebut usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbang) di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (30/4/2018).
Awalnya, Jokowi mau berkomentar saat ditanya mengenai masalah ekonomi hingga penunjukan Budi Waseso sebagai Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik.
Namun, saat ditanya mengenai rekaman Rini dan Sofyan yang belakangan marak beredar di media sosial, Jokowi hanya menjawab singkat dan menyudahi sesi wawancara.
"Saya tidak mau komentar sebelum semuanya jelas," kata Jokowi lalu langsung pergi meninggalkan wartawan.
Sejak Jumat (27/4/2018) lalu, beredar potongan percakapan antara Rini dengan Sofyan Basyir.
Kementerian BUMN membantah percakapan itu soal bagi-bagi saham. Namun, mengakui ada percakapan antara Rini dengan Sofyan dalam konteks yang berbeda dari potongan percakapan yang disebarkan itu.
Menurut Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, Rini dan Sofyan memang pernah berdiskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.
Adapun diskusi itu sudah terjadi setahun yang lalu.
Dalam diskusi yang dia maksud, Rini dan Sofyan memiliki tujuan serupa, yakni memastikan investasi itu bisa memberi manfaat maksimal pada PLN, bukan malah membebaninya.
"Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan," ujar Imam.
Sementara itu, Rini menegaskan akan menuntut penyebar rekaman pembicaraan antara dirinya dengan Sofyan.
Sebab, isinya sengaja disajikan tidak utuh dan dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengesankan adanya permintaan fee proyek.
Tuntutan yang dia maksud rencananya akan mengatasnamakan Kementerian BUMN serta nama pribadinya.
Rini menegaskan, dalam pembicaraannya dengan Sofyan sama sekali tidak ada kepentingan pribadi.
"Sebentar lagi saya akan masukkan tuntutan, bukan atas nama (Kementerian) BUMN, tapi juga pribadi," kata Rini seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/4/2017).
