Wweiii...! Dasyatnya Judi GELPER Dan Online, Begini Kata Ketua IMO Indonesia Pada Wilayah Hukum Polda Riau

Minggu, 04 Maret 2018 Fhoto: Baju Putih Ketua DPW IMO Indonesia Prov Riau, Saudara Hondro                                                          PEKANBARU, RIAUPUBLIK.Com-- Kemajuan jaman membawa dampak terhadap terbukanya pintu kebebasan berekspresi dan berkreasi bagi kalangan masyarakat, termasuk di dunia maya. Namun seiring dengan kecanggihan teknologi tersebut akibat dari kreatifitas yang negatif akhirnya menjadikan penyakit di tengah masyarakat dengan maraknya perjudian online seperti GELPER ( Gelanggang Permainan ) yang sedang merajalela di Provinsi Riau saat ini sebagaimana yang sudah diviralkan oleh media2 online di provinsi Riau Menurut Saudara Hondro, Diduga modus perjudian tersebut dijalankan dengan menyamarkan jenis usaha tertentu dalam melakukan aksinya. Dari fenomena tersebut aparat penegak hukum dapat sigap dan tanggap untuk dapat mengambil tindakan sebagimana yang sudah diatur dalam, UU No.7 Pasal 1 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian di Indonesia menyatakan bahwa,segala jenis perjudian dinyatakan sebagai kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 Ayat 1 yang berbunyi, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Dilanjutkan Saudara Hondro juga Ketua DPW IMO Indonesia Provinsi Riau, Perjudian yang dilakukan secara online di internet juga telah diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi,Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pelanggaran pada Pasal 27 UU ITE tersebut menurut Pasal 43 ayat 1, “yang bersangkutan bisa ditangkap oleh Polisi atau Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman/sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (2), diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hr/Rpc