"Seminar Nasional" Kelompok Petani Zaman Now: Sawit Riau Dibawa Kemana ?
https://www.riaupublik.com/2018/03/seminar-nasional-kelompok-petani-zaman.html
Selasa, 06 Maret 2018
PEKANBARU, RIAUPUBLIK.Com-- Rencana Menteri Koordinator Perekonomian RI
Darmin Nasution yang menargetkan peremajaan kelapa sawit rakyat pada tahun 2018
di Riau sebesar 30.000 hektar (ha), dari total 96.852 ha perkebunan kelapa
sawit rakyat yang harus diremajakan, langsung disambut antusias oleh kelompok
petani.Melalui Seminar Nasional bertajuk 'Sawit Riau dibawa kemana?' yang ditaja Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau, di Pekanbaru, selama dua hari mulai Selasa (06/03/18), kelompok petani kekinian ini, mengulas sejumlah hal menarik terkait tantangan, peremajaan, pembiayaan, legalitas lahan, sertifikasi ISPO, bibit dan lainnya.
"Petani Sawit harus mengikuti perkembangan yang ada. Soal tukar guling lahan petani yang di kawasan contohnya, sudah berapa banyak sih yang diganti. Tak hanya itu, petani bahkan masih menemukan kesulitan dalam membeli Bibit," papar Ketua DPW Apkasindo Provinsi Riau Gulat ME Manurung, saat Konferensi Pers disela-sela acara.
Pasalnya, lanjutnya, Petani disuruh membawa KTP, dan dokumen lain, termasuk Surat dari Dinas Perkebunan hanya untuk membeli bibit.
"Semisal Petani di Inhil. Mereka ke Pekanbaru untuk suatu urusan. Jaraknya sekitar 6-7 jam. Nah, saat mau pulang biasanya memikirkan kebunnya. Lalu, ingin beli bibit, tapi butuh banyak syarat. Kita mau bentuk Petani Zaman Now, ya harus didukung dengan sistem yang efisien juga," beber Gulat.
Tak hanya itu, kendala utama yang dihadapi para Petani adalah soal legalitas dan sengketa lahan sawit. "Makanya, di Seminar ini diurai satu per satu. Kita bersyukur banyak yang peduli," jelasnya.
Gelaran Seminar Apkasindo ini ternyata mendapat dukungan. Acara ini, juga dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun), Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit dan perwakilan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
"Memang legalitas lahan menjadi masalah dominan di Riau. Namun, akan tetap dicarikan solusinya. Contohnya, masalah dengan PTPN V di Kabupaten Kampar. Para petani disana sudah diinventarisasi dan dicarikan solusi, salah satunya dengan diganti ke lahan lain. Mungkin APL (Area Peruntukan Lain, red)," kata perwakilan Dirjenbun, Bambang.
Faktor pembiayaan, juga salah satu hal menjadi ulasan Apkasindo.
Gulat mengaku, jika nantinya kerjasama dengan pihak BRI dilakukan, maka, pihaknya pun berkewajiban memberikan rekomendasi terhadap para petani yang memang jujur dan memiliki produksi yang lancar.
"Petani-petani yang bagus pasti akan kami rekomendasikan. Karena pembiayaan ini juga butuh kepercayaan," sebut Gulat.
"Bunga KUR sudah diturunkan. Ini kesempatan bagi petani. Namun, harus memenuhi beberapa syarat termasuk penguatan kelembagaan koperasi kelapa sawit dan kriteria Good Agriculture, antara lain ; bibit, lahan dan lainnya," ungkap perwakilan Bank BRI Wahyu.
Seminar yang berlangsung hingga besok ini, menghadirkan ratusan peserta dari berbagai elemen selain dari para perwakilan Petani yang tergabung di Apkasindo Riau.
Selain membedah masalah, seminar ini juga bertujuan mensosialisasikan beragam kebijakan pemerintah terkait perkebunan kelapa sawit.