Diminta Seluruh SKPD di Meranti Fokus Pada Kegiatan Pembangunan Infrastruktur
https://www.riaupublik.com/2018/03/diminta-seluruh-skpd-di-meranti-fokus.html
Rabu, 21 Maret 2018
MERANTI,
RIAUPUBLIK.Com-- Pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka membuka isolasi daerah menjadi
prioritas utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, untuk itu Wakil Bupati
Kepulauan Meranti, H. Said Hasyim meminta kepada seluruh SKPD untuk fokus pada
kegiatan pembangunan infrastruktur.
“Pembangunan
infrastruktur dinilai masih kurang khususnya jalan dan jembatan yang menjadi
urat nadi pembangunan. Ini hendaknya menjadi fokus kita, masih banyak desa desa
kita yang terisolir, kita harus berjuang bukan saja menggunakan dana APBD tapi
hendaknya juga dapat memnfaatkan dana di Provinsi dan APBN Pusat,” ujar Wakil
Bupat H. Said Hasyim saat membuka Forum Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu pagi (21/3/2018) di Aula Afifa, Selatpanjang.
Forum perangkat daerah
ini, seperti dikatakan Kepala Bappeda Kepulauan Meranti H. Makmun Murod,
merupakan lanjutan dari Musrenbang Tingkat Kecamatan beberapa waktu lalu,
dalam rangka untuk menetapkan program prioritas usulan Kecamatan dan pokok
pokok fikiran DPRD Meranti yang akan disinkronkan oleh Bappeda sesuai dengan
Tupoksi yang melekat disetiap OPD dilingkungan Pemkab. Meranti.
Diharapkan nantinya
dapat tersusun dokumen rancangan perangkat daerah yang selanjutnya akan
dirumuskan menjadi rancangan kerja OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun
2019.
“Kegiatan ini
bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan sesuai Tupoksi OPD, menajamkan indikator
dan target kinerja sesuai Tupoksi OPD, menyelaraskan program dan kegiatan antar
OPD dalam rangka pencapaian target sesuai dengan Tugas OPD, serta
menetapkan program prioritas sesuai pagu yang ada OPD,” ucap Kepala Bappeda.
Terkait hal itu, Wakil Bupati menjelaskan, diusia Meranti yang
sudah memasuki 10 Tahun, sudah banyak terjadi perubahan seperti keberhasilan
Pemda menekan angka kemiskinan dari 42 Persen menjadi 28.9 Persen, meski begitu
jika dibandingkan Kabupaten Kota lainnya di Provinsi Riau, angka kemiskinan di
Meranti merupakan yang tertinggi. Artinya Kabupaten Meranti masih harus terus
mengejar ketertinggalan.
Salah satunya
dengan menggesa pembangunan infrastruktur dalam rangka membuka isolasi daerah,
namun yang menjadi masalah adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh
Pemda Meranti. Jika hanya mengharapkan dana APBD yang kini hanya berkisar 1.1
Triliun tentu sangat sulit. Untuk itu ia menhimbau kepada seluruh OPD untuk pro
aktif mengejar dana dana yang masih mengendap di Provinsi maupun APBN. Letak
geografis Meranti yang masuk dalam kawasan perbatasan dan kawasan strategis
Nasional, menurut Wabup, bisa menjadi modal untuk membawa dana Pusat ke tanah
jantan.
Syaratnya
proposal yang diajukan harus jelas dan terperinci dan matang. “Proposal program
yang kita ajukan harus matang, dilengkapi dengan DED yang dapat
dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Karena dari pengalaman berkunjung ke beberapa Kementrian
beberapa waktu lalu untuk tujuan yang sama, Wakil Bupati mendapat masukan
proposal yang diajukan harus lengkap, tepat sasaran dan sudah melalui
pengkajian yang matang. Agar saat bantuan diberikan tidak menimbulkan masalah
dikemudian hari.
“Pusat tidak
ingin bantuan yang diberikan menimbulkan masalah, jika berjalan dengan baik
busa saja mereka memberikan bantuan lebih besar lagi,” papar Wakil Bupati.
Salah satu yang
diminta Wakil Bupati kepada SKPD terkait untuk segera dituntaskan adalah proyek
Pelabuhan Dorak, begitu juga pasar modern yang saat ini masih terkendala
masalah sertifkasi tanah.
Selain itu juga,
akses penghubung dari Desa Insit ke Pecah Buyung dalam mendukung pengoperasian
RoRo. “Fisik daratnya harus diselesaikan dulu karena ketika RORO selesai sudah
dapat difungsikan,” ucapnya.
Begitu juga
jalan akses dari Mengkikip sampai ke Kundur yang jika tidak bisa diupayakan
lagi dapat dipindah ke Butong-Air Mabuk karena dinilai lebih dekat.
Kemudian jalan
Lukun-Sungai Tohor yang dari 11 KM masih bersisa 5 KM untuk dituntaskan.
Selain sektor
infrastruktur, Wakil Bupati juga menyorot sektor pertanian dan perkebunan,
dengan memberdayakan tanaman yang sudah tidak produktif lagi seperti pohon
karet yang sudah tua diganti dengan Kelapa, Jagung, ataupun palawija yang
memiliki nilai ekonomi dan pasar lebih baik.
Pada kesempatan itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP. La Ode
Proyek, turut memberikan masukan dan kritik terkait program yang akan
dijalankan mulai dari tingkat Desa menggunakan ADD hingga kegiatan Kabupaten.
Menurutnya,
penggunaan dana harus dapat menyentuh substansi yang dibutuhkan oleh
masyarakat, jangan sampai dana yang dianggarkan habis tanpa memberikan manfaat
kepada masyarakat.
“Dana yang ada
hendaknya menyentuh substansi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga apa yang
menjadi tujuan Pemerintah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
daat tercapai,” ujar Kapolres.
Ia juga
mengingatkan kepada Kepala Desa agar hati hati menggunakan ADD, jangan sampai
dana tersebut dimanfaatkan untuk hal yang tidak penting. Dan yang tak kalah
penting proyek pembangunan yang menggunakan dana ADD hendaknya dilaksanakan
sesuai aturan, karena jika tidak, diakui Kapolres pihaknya tidak akan segan
segan untuk menindak.
Sekedar
informasi, Pertemuan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang
digelar oleh Bappeda Meranti juga turut dihadiri oleh, Ketua DPRD Meranti
H. Fauzy Hasan, Kapolres Meranti AKBP. La Ode Proyek, Sekretaris Daerah Yulian
Norwis SE MM, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Muzamil, para Pejabat Eselon II dan
III dilingkungan Pemkab. Meranti Asisten I Sekdakab. Meranti Drs. Jonizar,
BUMN, Perbankan, Tokoh Masyarakat/Pemuda/Agama, pihak swasta dan
lainnya. (rls/Rpc)