Panglima TNI : Keberadaan Prajurit TNI di Daerah Terpencil Dapat Mengisi Kekosongan Tenaga Pendidikan

Senin, 04 Desember 2017

CILANGKAP, RIAUPUBLIK.Com-- Di daerah terpencil, tertinggal dan terdepan Indonesia tidak ada ruang yang tidak ada prajurit TNI (Babinsa dan pasukan perbatasan). Keberadaan prajurit TNI di daerah-daerah tersebut bisa mengisi kekosongan tenaga pendidik ditempat itu, sehingga semua anak bangsa bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan kebijakan yang sudah digariskan oleh Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan awak media usai melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, bertempat di Ruang Hening Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/12/2017).

Lebih lanjut Panglima TNI menuturkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan dalam rangka mendukung program unggulan Kemendikbud RI yaitu Penguatan dan Peningkatan Karakter (PPK) yang berlandaskan nasionalisme, bela negara dan cinta tanah air.

“Nota Kesepahaman ini sebenarnya sudah berlangsung lama dan diperbaharui lagi, titik beratnya pada pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan seperti yang jadi program Mendikbud RI dan difokuskan kepada daerah terpencil, terluar dan terdepan,” ujar Panglima TNI.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa jumlah prajurit yang akan dikerahkan membantu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta diprioritaskan pada daerah-daerah terpencil.

“Tergantung kebutuhan, prioritas pada tempat terpencil, terdepan dan terluar, karena daerah-daerah itu yang kosong tenaga pendidiknya.  Untuk jumlah dan lokasi wilayah-wilayahnya nanti Kotama yang akan melaporkan,” ucap Panglima TNI.

Maksud dari Nota Kesepahaman tersebut adalah sebagai landasan dalam melakukan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi wewenang masing-masing dengan tujuan untuk mewujudkan perluasan dan peningkatan mutu layanan Pendidikan dan Kebudayaan.

Ruang lingkup Nota Kepahaman ini meliputi Program layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; Program layanan pendidikan dasar dan menengah; Program layanan kebahasaan; Program layanan pembinaan guru dan tenaga kependidikan; Program layanan penelitian dan pengembangan; Program layanan kebudayaan; Program penguatan pendidikan karakter; Program penguatan bela negara; dan Program peningkatan kompetensi keguruan personel TNI di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan).

Selain itu, Panglima TNI juga mengatakan bahwa TNI disiapkan dengan alat utama dan sistem kesenjataan untuk perang sehingga setiap saat siap siaga untuk menghadapi Perang, namun apabila ada bencana alam alat-alat yang ada bisa dimanfaatkan untuk penanganan bencana alam.

“Alutsista tersebut kita siagakan untuk menghadapi bencana, seperti di Bali sudah disiapkan dapur lapangan dan apabila diperlukan kita kirimkan lagi dari daerah lain yang tidak terkena bencana, kita sudah siaga siap diberangkatkan, semua apapun yang diminta kita siap,” tutur Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Perihal pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru 2018, Panglima TNI mengatakan bahwa jajarannya bersama Polri akan senantiasa menciptakan suasana yang kondusif, kondisi tersebut tercipta berkat dukungan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia yang sangat cinta damai.

“Kita menyiapkan pengamanan, tapi kita lihat indahnya di Indonesia ini, pada saat Natal yang mengamankan bukan hanya TNI dan Polri tapi ormas-ormas Islam juga ikut mengamankan, itulah yang indah di negara kita ini,” tandas Panglima TNI.(PuspenTNI/Rpc