POM TNI Dampingi Tim Ahli KPK Cek Fisik Helikopter AW-101
https://www.riaupublik.com/2017/08/pom-tni-dampingi-tim-ahli-kpk-cek-fisik.html
Jumat, 25 Agustus 2017
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRivTHx8lKHRCTw6YBa-LhzRQR8CG2txGNkkoTXMXQiVX_s5ZUJNAYfW2EeqvZdOk4Ln9OaHL8DzJAs60kgqgxcadS-5hXx3OJKRpd0T6hhRbtWJJujNtC7PwlHSE51I05knEEj8l8nk8/s640/k.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdo10W2aHpsvejsrLImdpCsYxzWrC27FTvnimdEuqUFPOH3rOS6A437ljdnysSyHF4C8Uyvq5qiHwr0C-MDM7Cn6YmpnJHAcHg0KeCCuodPQJpiBNhNYJaexdSbIDhQW8iTydT71cgWnY/s400/1%25282%2529.jpg)
Menjawab pertanyaan awak media, Komandan POM TNI Mayjen TNI Dodik Wijanarko
mengatakan bahwa tugas Tim Ahli KPK melaksanakan proses penyelidikan dan
penyidikan melalui pengecekan langsung secara fisik Helikopter AW-101. “Kalau sudah
lengkap hasil temuan, pemberitahuannya nanti bisa dari pihak POM TNI atau KPK
yang akan menyampaikan kepada teman-teman wartawan,” katanya.
Selanjutnya Mayjen TNI Dodik Wijanarko mengatakan bahwa sejauh ini, KPK
baru menetapkan Direktur Utama PT. Diratama Jaya Mandiri a.n. Irfan Kurnia
Saleh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang telah melakukan kontrak
langsung dengan produsen Heli AW-101 senilai Rp 514 miliar.
“Pada Februari 2016, setelah meneken kontrak dengan TNI AU, PT
Diratama Jaya Mandiri menaikkan nilai jualnya menjadi Rp 738 miliar, POM TNI
dan KPK berhasil membongkar dugaan korupsi pada pembelian Helikopter AW-101,” jelasnya.
Mayjen TNI Dodik Wijanarko menyampaikan bahwa sampai saat ini POM TNI
sudah menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya Wakil Gubernur Akademi
Angkatan Udara Marsma TNI FA, yang pada saat itu sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK).
Selain itu, tersangka lainnya Letkol Adm berinisial WW dari TNI AU selaku
Pejabat Pemegang Kas, Pembantu Letnan Dua berinsial SS selaku staf Pekas,
Kolonel FTS selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan dan Marsda TNI SB selaku
Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara.