Postingan
KPK OTT Auditor BPK-RI, Ketum FKPRiau Ayang: Opini Wajar Tanpa Pengecualian, KPK Harus Usut, Terkusus Prov Riau
https://www.riaupublik.com/2017/05/kpk-ott-auditor-bpk-ri-ketum-fkpriau.html
Selasa, 30 Mei 2017
PEKANBARU, RIAUPUBLIK.Com-- Terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Auditor BPK-RI Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awal penangkapan informasi Masyrakat, Setelah KPK melakukan pengecekan informasi dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana korupsi, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan pada Jumat, 26 Mei 2017 di dua lokasi yaitu kantor BPK RI dan kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.
Enam orang yang ditangkap KPK di Gedung BPK yakni, ALS (Ali Sadli) auditor BPK, RS (Rochmadi Saptogiri) eselon I BPK, JBP (Jarot Budi Prabowo) eselon III Kemendes, sekretaris RS, sopir JBP dan 1 orang satpam.
Dalam OTT itu, penyidik KPK juga menemukan uang Rp 40 juta di ruangan Ali Sadli. Uang itu diduga kuat terkait suap pada kasus yang berkaitan dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan lembaga tersebut.
"Uang Rp 40 juta yang diduga merupakan bagian total komitmen Rp 240 juta karena sebelumnya di awal Mei sudah diserahkan Rp 200 juta," ungkap Agus.
Selain itu, KPK pun menemukan Rp 1,145 miliar dan 3 ribu dolar AS di brankas Rochmadi. Namun, uang itu belum diketahui apakah terkait dengan tindak pidana korupsi atau tidak.
Atas penangkapan OTT BPK-RI, Ayang Ketum DPP Forum Komunitas Perindo Riau, meminta KPK menindak Lanjuti Opini WTP yang Dikeluarkan BPK untuk Seluruh Indonesia terkusus Provinsi Riau 12 Kab/ Kota.
"Saya mengharapkan KPK mengembangkan Kasus Operasi Tangkap Tangan Pejabat BPK-RI terkusus Provinsi Riau, untuk Crosscek Opini WTP yang di keluarkan BPK- RI Perwakilan Prov Riau, ini sangat menarik, apabila KPK mengembangkan Kasus Ini sampai ke Provinsi Riau, Jangan hanya Seputaran OTT Oknum BPK-RI."Sebut Ayang Pada RPc.
Kasus Yang Menimpa BPK-RI sudah Mencoreng Badan Pemeriksaan Keuangan, Hingga Kemendes PDTT, seperti Yang Di lansir Liputan6.Com, Setelah dari BPK, penyidik KPK kemudian bergerak ke kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada pukul 16.20 WIB. Dalam gedung yang berada di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, itu KPK menangkap satu pejabat.
"Tim KPK mengamankan Irjen Kemendes PDTT SUG (Sugito) dan untuk keamanan barang bukti, dilakukan penyegelan di sejumlah ruangan. Di BPK disegel dua ruangan yaitu di ruang ALS dan RS, sedangkan di Kemendes PDTT ada empat ruangan yang disegel yaitu di dua ruangan JBP, ruang biro keuangan dan ruangan SUG," tutur Agus.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menambahkan, sebagai latar belakangnya, pada Maret 2017 KPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan Kemendes PDTT untuk anggaran 2016. Menurut Laode, dalam rangka memperoleh opini WTP, Sugito melakukan pendekatan ke pihak auditor BPK.
"Kode uang yang disepakati 'PERHATIAN' kemudian terkait untuk WTP di Kemendes PDTT tahun 2016," ungkap Laode.
Atas OTT tersebut, KPK menetapkan empat tersangka yaitu sebagai pemberi suap adalah Irjen Kemendes PDTT Sugito dan pejabat eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo yang disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP jo Pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.
Sedangkan sebagai pihak penerima suap adalah auditor utama keuangan negara III BPK, Rochmadi Saptogiri yang merupakan pejabat eselon I dan auditor BPK Ali Sadli. Keduanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau 5 ayat 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(**)
Enam orang yang ditangkap KPK di Gedung BPK yakni, ALS (Ali Sadli) auditor BPK, RS (Rochmadi Saptogiri) eselon I BPK, JBP (Jarot Budi Prabowo) eselon III Kemendes, sekretaris RS, sopir JBP dan 1 orang satpam.
Dalam OTT itu, penyidik KPK juga menemukan uang Rp 40 juta di ruangan Ali Sadli. Uang itu diduga kuat terkait suap pada kasus yang berkaitan dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan lembaga tersebut.
"Uang Rp 40 juta yang diduga merupakan bagian total komitmen Rp 240 juta karena sebelumnya di awal Mei sudah diserahkan Rp 200 juta," ungkap Agus.
Selain itu, KPK pun menemukan Rp 1,145 miliar dan 3 ribu dolar AS di brankas Rochmadi. Namun, uang itu belum diketahui apakah terkait dengan tindak pidana korupsi atau tidak.
Atas penangkapan OTT BPK-RI, Ayang Ketum DPP Forum Komunitas Perindo Riau, meminta KPK menindak Lanjuti Opini WTP yang Dikeluarkan BPK untuk Seluruh Indonesia terkusus Provinsi Riau 12 Kab/ Kota.
"Saya mengharapkan KPK mengembangkan Kasus Operasi Tangkap Tangan Pejabat BPK-RI terkusus Provinsi Riau, untuk Crosscek Opini WTP yang di keluarkan BPK- RI Perwakilan Prov Riau, ini sangat menarik, apabila KPK mengembangkan Kasus Ini sampai ke Provinsi Riau, Jangan hanya Seputaran OTT Oknum BPK-RI."Sebut Ayang Pada RPc.
Kasus Yang Menimpa BPK-RI sudah Mencoreng Badan Pemeriksaan Keuangan, Hingga Kemendes PDTT, seperti Yang Di lansir Liputan6.Com, Setelah dari BPK, penyidik KPK kemudian bergerak ke kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada pukul 16.20 WIB. Dalam gedung yang berada di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, itu KPK menangkap satu pejabat.
"Tim KPK mengamankan Irjen Kemendes PDTT SUG (Sugito) dan untuk keamanan barang bukti, dilakukan penyegelan di sejumlah ruangan. Di BPK disegel dua ruangan yaitu di ruang ALS dan RS, sedangkan di Kemendes PDTT ada empat ruangan yang disegel yaitu di dua ruangan JBP, ruang biro keuangan dan ruangan SUG," tutur Agus.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menambahkan, sebagai latar belakangnya, pada Maret 2017 KPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan Kemendes PDTT untuk anggaran 2016. Menurut Laode, dalam rangka memperoleh opini WTP, Sugito melakukan pendekatan ke pihak auditor BPK.
"Kode uang yang disepakati 'PERHATIAN' kemudian terkait untuk WTP di Kemendes PDTT tahun 2016," ungkap Laode.
Atas OTT tersebut, KPK menetapkan empat tersangka yaitu sebagai pemberi suap adalah Irjen Kemendes PDTT Sugito dan pejabat eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo yang disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP jo Pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.
Sedangkan sebagai pihak penerima suap adalah auditor utama keuangan negara III BPK, Rochmadi Saptogiri yang merupakan pejabat eselon I dan auditor BPK Ali Sadli. Keduanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau 5 ayat 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(**)
