Postingan
KPK Luncurkan e- Korsup Sistim Surat Pemberitaan Dimulainya Penyidikan ( SPDP)
https://www.riaupublik.com/2017/04/httpswwwkpkgoididberitaberita-kpk.html
Senin, 03/04/2017
KPK, RIAUPUBLIK.Com-- Demi memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi antara aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan e-Korsup atau sistem Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara elektronik di Gedung KPK pada Senin (21/3).
Kegiatan yang dihadiri sejumlah pejabat dari kepolisian dan kejaksaan itu, dibuka oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dalam sambutannya ia mengatakan, sistem informasi dan manajemen penanganan perkara yang terintegrasi sangat penting. Hal itu untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih penanganan perkara, juga dapat menciptakan penegakan hukum yang lebih optimal.
“Sejauh ini upaya koordinasi dan supervisi itu dilakukan dengan memberikan atau melaporkan SPDP tersebut ke Kejaksaan dan Kepolisian. Aplikasi e-Korsup berfungsi untuk mengontrol dalam manajemen penanganan perkara,” katanya.
Alex mengatakan pada 2016, KPK telah menerima SPDP dari Kepolisian sebanyak 202 perkara, sedangkan dari Kejaksaan sebanyak 628 perkara. Jumlah SPDP yang diterima tersebut, belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah perkara yang sebenarnya, lantaran disebabkan dengan berbagai kendala dalam penyampaiannya.
“Untuk mengatasi hal itu, kami membangun suatu aplikasi berbasis teknologi informasi yang kita kenal sebagai e-Korsup, yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut,” ujarnya.
Dari pembuatan sistem pelaporan secara online ini, Alex berharap dapat memberikan manfaat yang optimal, di antaranya memberikan informasi yang cepat mengenai perkembangan penanganan perkara Tipikor yang ditangani oleh masing-masing aparat penegak hukum; Memudahkan pemantauan jika terdapat hambatan dalam penangan perkara Tipikor; dan Meminimalisasi timbulnya konflik kewenangan, dalam hal pelaksanaan proses penyidikan yang terjadi secara bersamaan antara penegak hukum dalam penanganan perkara Tipikor.
(Humas)
Kegiatan yang dihadiri sejumlah pejabat dari kepolisian dan kejaksaan itu, dibuka oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dalam sambutannya ia mengatakan, sistem informasi dan manajemen penanganan perkara yang terintegrasi sangat penting. Hal itu untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih penanganan perkara, juga dapat menciptakan penegakan hukum yang lebih optimal.
“Sejauh ini upaya koordinasi dan supervisi itu dilakukan dengan memberikan atau melaporkan SPDP tersebut ke Kejaksaan dan Kepolisian. Aplikasi e-Korsup berfungsi untuk mengontrol dalam manajemen penanganan perkara,” katanya.
Alex mengatakan pada 2016, KPK telah menerima SPDP dari Kepolisian sebanyak 202 perkara, sedangkan dari Kejaksaan sebanyak 628 perkara. Jumlah SPDP yang diterima tersebut, belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah perkara yang sebenarnya, lantaran disebabkan dengan berbagai kendala dalam penyampaiannya.
“Untuk mengatasi hal itu, kami membangun suatu aplikasi berbasis teknologi informasi yang kita kenal sebagai e-Korsup, yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut,” ujarnya.
Dari pembuatan sistem pelaporan secara online ini, Alex berharap dapat memberikan manfaat yang optimal, di antaranya memberikan informasi yang cepat mengenai perkembangan penanganan perkara Tipikor yang ditangani oleh masing-masing aparat penegak hukum; Memudahkan pemantauan jika terdapat hambatan dalam penangan perkara Tipikor; dan Meminimalisasi timbulnya konflik kewenangan, dalam hal pelaksanaan proses penyidikan yang terjadi secara bersamaan antara penegak hukum dalam penanganan perkara Tipikor.
(Humas)
