Bringin Kuning Di Goyang e-KTP, KPK Larang, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto Berpergian Keluar Negri

JAKARTA, RIAUPUBLIK.Com-- Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bepergian ke luar negeri.

Novanto dicegah karena berstatus sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Kendati demikian, para petinggi partai berlambang beringin menanggapi status pencegahan Novanto oleh KPK sebagai hal yang wajar. Tak perlu terlalu dikhawatirkan. 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham misalnya. Idrus menegaskan partainya sama sekali tak terpengaruh dengan pencegahan terhadap Novanto.

Apalagi, kata Idrus, Novanto telah menyatakan siap untuk mengikuti proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Meskipun dicekal enggak ada masalah. Ngapain dipermasalahkan," kata Idrus saat dihubungi, Selasa (11/4/2017).

Ia menyatakan kekuatan utama Golkar terletak pada sisem partai yang telah dibangun sejak lama, sehingga Golkar tak bergantung pada ketokohan.

Ia juga menegaskan sama sekali tak ada pihak di internal Partai Golkar yang memanfaatkan situasi dengan meminta Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Saya punya keyakinan enggak ada masalah. Semua bisa lihat Golkar tetap solid dan bisa jalan dengan baik," ujar dia lagi.

Namun demikian, potensi gerakan meminta Novanto mundur tetap ada. Itu dibuktikan dari pesan Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono kepada seluruh kader Golkar.

Meski mengaku belum ada pihak yang mendesak Novanto mundur, ia mengingatkan kader Golkar agar tak mengail di air keruh.

"Jangan cari-cari kesempatan atau mengail ikan di air keruh. Jadi menurut saya para kader Golkar jalankan roda partai sebagaimana biasanya saja," ujar Agung saat dihubungi, Selasa (11/4/2017).

Menanggapi status pencegahan Novanto dan potensi gonjang-ganjing di internal Golkar, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menilai Golkar cukup teruji dalam menghadapi situasi seperti ini.

Ia menyatakan, Golkar telah memilki preseden dalam menghadapi kondisi terdesak, tepatnya di era kepemimpinan Akbar Tanjung.

Saat itu, Akbar sebagai ketua umum justru sudah ditahan atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi dana nonbujete Bulog (Badan Urusan Logistik).

"Pada saat itu Golkar tetap menunjukan soliditasnya dan tidak pecah. Mereka tetap mampu mengikuti agenda-agenda politik yang ada," ujar Qodari saat dihubungi, Selasa (11/4/2017).

Qodari melanjutkan, hal itu juga terlihat saat ini. Saat Novanto dicegah oleh KPK yang bisa jadi sebagai sinyal bahwa dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus korups e-KTP kian menguat, namun tak ada petinggi Golkar yang mengeluarkan pernyataan pedas untuk mendesak Novanto.

Ia juga tak melihat petinggi-petinggi Golkar yang cukup berpengaruh untuk menggalang kekuatan dalam rangka menurunkan Novanto dari jabatannya selaku Ketua Umum Golkar.

"Kalaupun ada nada-nada sumbang paling kan hanya dari pinggiran saja, bukan dari orang-orang yang berpengaruh," papar Qodari.

Karena itu, ia meyakini status pencegahan Novanto tak signifikan memengaruhi kinerja Golkar. Menurut dia status tersangka Novanto yang nantinya akan memengaruhi kinerja Golkar secara signifikan.

Namun ia memprediksi jika nantinya Novanto ditetapkan sebagai tersangka, Golkar tak akan pecah. Sebab, menurutnya, Golkar bukan partai yang bergantung pada ketokohan seseorang