Keraguan Pembina Golkar Saat Proses Hukum Ahok Makin Bergulir

JAKARTA, RIAUPUBLIK.Com-- Proses hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait pidato kontroversialnya di Kepulauan Seribu terus bergulir di tengah masa kampanye Pilgub DKI 2017. Suara-suara keraguan untuk mendukung pun makin nyaring terdengar dari partai pendukung, salah satunya Golkar.

Sejak awal kasus ini mencuat, beberapa kader Golkar memang sudah tegas menyatakan tak setuju partai beringin tersebut mendukung Ahok. Satu persatu kader memilih mundur dari jabatannya dibanding harus mendukung cagub petahana.

Suara-suara ragu yang meminta dukungan kepada Ahok untuk ditinjau kembali itu diakui oleh elite Golkar yang ada di Dewan Pembina (Wanbin). Meski begitu, keputusan tetap ada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Saya akan bikin rapat sendiri dengan DPP. Kita akan mengimbau dulu reaksinya bagaimana," kata Sekretaris Wanbin Golkar, Fadel Muhammad di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (8/11/2016).

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar Fahmi Idris. Menurutnya, harus ada langkah konkrit yang diambil ketika situasi semakin buruk.

"Reaksi dari berbagai pihak sudah meminta untuk ditinjau kembali. Bisa sekali, namanya juga politik. Kenapa sulit sih? Kemungkinan ada kalau situasi bertambah buruk," ungkap Fahmi.

Seperti diketahui, partai politik tidak bisa menarik dukungan kepada calon setelah ada penetapan. Aturan itu tercantum di Pasal 6, ayat (5) dan ayat (6), PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan.

Secara resmi, dukungan Golkar ke Ahok memang tidak bisa dicabut. Namun, tentu yang dibutuhkan seorang calon bukan hanya dukungan di atas kertas melainkan juga di lapangan.

Apakah suara-suara ragu kader Golkar yang meminta dukungan ke Ahok ditinjau kembali bakal berefek ke suara untuknya? 

sbr:detik