Panglima TNI : Politik TNI adalah Politik Negara

JAKARTA, RIAUPUBLIK.Com-- Berbagai lapisan Undang-Undang telah menyatakan politik TNI adalah politik Negara, jadi TNI selalu berpihak pada keamanaan dan TNI juga harus bersikap netral. Demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat menjawab pertanyaan awak media, bertempat di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2016).

 

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar selalu mengikuti dan mengawasi dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI, khususnya dalam menghadapi Pilkada. “Apabila ada oknum TNI yang terindikasi tidak netral, segera laporkan kepada instansi terkait yang terdekat, bisa ke Koramil, Kodim dan Pom,” tegasnya.

 

Dalam rangka menjamin implementasi netralitas pada Prajurit TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan telah menginstruksikan pada jajarannya untuk mengutamakan berpihak pada keamanan dan mengedepankan pemahaman dalam berfikir, bersikap dan bertindak secara netral terhadap pelaksanaan Pilkada.

 

Terkait pertanyaan wartawan tentang insiden di Bandara Soetta beberapa waktu lalu, Panglima TNI menjelaskan bahwa pemukulan terhadap petugas bandara oleh salah seorang oknum anggota TNI, adalah insiden yang tidak diinginkan.

 

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa, anggota yang melakukan pemukulan tersebut sekarang sudah ditangani pihak Pomad, dan sedang diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun Departemen Perhubungan mengatakan sudah diselesaikan.

 

“Bagi anggota TNI yang bersalah harus tetap diproses secara hukum, mulai dari pangkat Prada sampai dengan Jenderal harus selalu patuh pada hukum, sama halnya dengan masyarakat umum, seorang pemimpin tidak bisa memberikan sanksi tanpa proses hukum, jadi nanti hakimlah yang memutuskan,” pungkas Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.