Karena Bebani APBD, DPRD Minta BKP2D Honorer Riau Rumahkan saja

RIAUPUBLIK.COM, PEKANBARU-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau meminta Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah harus mengevaluasi tenaga honor yang terlalu berlebihan sehingga banyak menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau.
"BKP2D Riau harus membuat kajian berapa banyak kebutuhan tenaga kerja masing-masing instansi," ujar Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby, di Pekanbaru, Rabu (15/6/2016).
Menurutnya, kajian tersebut diperlukan agar tidak ada kelebihan tenaga kerja yang berujung mubazir. Seperti, beban kerja satu tetapi pekerjanya lima orang.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memberikan catatan kepada Pemprov Riau pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) anggaran tahun 2015, bahwasanya ada ketidaktepatan pemberian honor atas pekerjaan tugas dan fungsi rutin sebesar Rp1,39 miliar.
Kemudian disampaikan legislator ini, BKP2D juga harus meninjau berapa banyak kebutuhan tenaga kerjanya, serta diiringi juga dengan kemampuan yang mereka miliki. Jangan sampai bertolak belakang dengan kompetensi yang ada.
"Orangnya sudah berlebih tapi SDMnya tak ada peningkatan. Kita minta untuk di evaluasi lagi oleh pemprov Riau. Kalau tidak ya dirumahkan saja agar bisa mengurangi beban anggaran kita," ditambahkan politisi Hanura ini.
Selanjutnya, penempatan tenaga kerja pada instansi di provinsi Riau ini perlu dikaji ulang dan dirombak sesuai kebutuhan masing-masing dinas. Menurutnya, banyak penempatan yang tidak berhubungan dengan kompetensinya, sehingga tidak mengerti apa yang harus dikerjakannya.
"Misalnya di Dinas Bina Marga diletakkan sarjana agama, ekonomi dan sebagainya yang bukan keahliannya, tentu itu tidak cocok. Kembalikan mereka di posisinya masing-masing," ungkapnya.
Katanya, jangan lantaran karena keluarga lalu dimasukkan pada instansi yang memang bukan bidang keahliannya.
Lebih lanjut, ia juga sepakat dengan adanya wacana pemangkasan tenaga kerja Pegawai Negeri Sipil, menurutnya PNS yang tidak produktif lagi sebaiknya dirumahkan saja, dari pada hanya membebani pemerintah.

Related

Politik 6456595093014545127

Posting Komentar

emo-but-icon

Siak

Siak

Ik

Ik

Ikln

Ikln

LPPNRI RIAU

Dewan Redaksi RPC

publik MERANTI

Galery&Adv

Dewan Bengkalis

Newspelalawan

Komisi Pemberantasan Korupsi

Sum

Sum

PEMKAB SIAK

dewan bengkalis

Follow Us

Ikln

Ikln

Rohil

Rohil

Rohil

Rohil

DPRD Rohil

DPRD Rohil

Uc

Uc

Uc

Uc

uc

uc

UCP

UCP

UC

UC

Hot News

Recent

Comments

Side Ads

item