Postingan
DPRD Riau Apresiasi Pemprov Riau Raih Opini WTP BPK
https://www.riaupublik.com/2016/08/dprd-riau-apresiasi-pemprov-riau-raih.html
RIAUPUBLIK.COM, PEKANBARU-- Provinsi Riau mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia berdasarkan empat kriteria, yang disampaikan pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2015.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dari pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2015, BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Riau," ujar Anggota III BPK RI, Prof. Eddy Mulyadi Soepardi, pada pembacaan LHP di gedung DPRD Riau, Pekanbaru, Selasa.
Lebih lanjut, ada empat kriteria yang digunakan dalam penilaian opini WTP dalam pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LHP yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern
"Kami sangat menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh gubernur Riau beserta jajarannya yang berhasil memperoleh opini WTP. Provinsi Riau telah konsisten menunjukkan pembukuan berbasis aktual sesuai peraturan perundang-undangan," tambahnya dalam sambutannya.
Meskipun begitu katanya, Pemprov Riau perlu lagi kedepannya meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas keuangan, dengan memperhatikan tiga pokok catatan berikut dari BPK RI.
"Penataan aset belum sepenuhnya selesai dilaksanakan dan masih terdapat sisa aset yang belum ada nilainya. Kedua, masih terdapat penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang bukan kewenangan dari pemerintah provinsi Riau sebesar Rp119,24 miliar. Terakhir ketidaktepatan pemberian honor atas pekerjaan tugas dan fungsi rutin sebesar 1,39 miliar.
Sementara itu Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari BPK RI pada tahap pertama. Kemudian ia juga berharap Pemprov daerah setempat kedepannya lebih akuntabel dalam melaksanakan roda pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat.
"Kami ucapkan terimakasih kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan dan juga kepada anggota DPRD Riau selaku pengawas APBD," ucapnya.
Ia juga berharap catatan yang sudah diberikan oleh BPK bisa dijalankan dengan harapan Riau tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sama kedepannya.
Selanjutnya, pimpinan sidang rapat paripurna istimewa, Sunaryo mengapresiasi atas WTP yang didapatkan oleh pemerintah provinsi Riau. Akan tetapi ia mengingatkan agar tidak berpuas diri dengan yang sudah didapatkan, melainkan aplikasi di lapangan harus memuaskan.
"Ini baru secara administrasi dan kepatuhan dan kriteria lainnya, kita jangan berpuas diri terlebih dahulu, yang perlu saat ini aplikasi dilapangannya. Dan kita bersyukur bisa mendapatkan WTP tersebut," ungkap Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo usai penyerahan LHP.
