BPN Rohil Diduga Ada Main Dengan PT Jatim Jaya Perkasa
https://www.riaupublik.com/2016/08/bpn-rohil-diduga-ada-main-dengan-pt.html
Tokoh masyarakat Pedamaran, Kadeni (45) tampak sedang menunjukkan surat dari Kanwil BPN Riau dan Kementerian agraria |
"Kita menduga BPN Rohil main dengan pihak perusahaan,
karena BPN terkesan enggan melakukan pengukuran ulang atau rekontruksi
batas bidang HPL Transmigrasi yang diduga telah diserobot pihak PT Jatim
Jaya Perkasa."kata Kadeni (45) salah satu tokoh masyarakat pedamaran
ketika dikonfirmasi, Selasa (26/07/2016).
Pedahal, Kanwil BPN Riau telah menyurati BPN Rohil untuk
melakukan pengukuran batas bidang lahan yang diyakini bermasalah
tersebut untuk mencegah terjadinya komplik sosial yang semakin meruncing
antara masyarakat dengan perusahaan. yang sampai saat ini belum
direalisasikan BPN Rohil.
"Mengacu dari surat dirjen pembangunan kawasan transmigrasi
adanya tumpang tindih HGU PT Jatim Jaya Perkasa dengan lahan HPL
Transmigrasi seluas 1500 Hektare. Ini lah yang didiamkan BPN itu, ada
apa dengan mereka,"kata Kadeni lagi dengan kesal.
Terpisah, Hal senada juga disampaikan Suwanto (41) yang
merupakan perwakilan masyarakat Pedamaran, kata dia, masyarakat sudah
kesal dengan sikap BPN Rohil yang seolah olah menyembunyikan sesuatu,
karena ketika ditanya kapan melakukan pengukuran selalu saja memberikan
jawaban yang tak logis.
"Dengan tidak melaksanakan perintah isi dari surat Kanwil
BPN Riau, sebenranya BPN Rohil sama saja dengan telah mengabaikan dan
seolah olah telah memetieskan surat Kanwil BPN Riau akan perintah acuan
dari kementerian agraria dan tataruang badan pertanahan nasiolan, dalam
permohonan pelepasan dan pemanfaat sisa areal HPL transmigrasi rokan I
bagi warga transmigrasi dan masyarakat tempatan,"jelas Suwanto.
BPN Rohil turut memberikan komentar ketika dikonfirmasi
terkait persoalan tersebut, bahkan diakui pengukuran yang bakal
dilakukan tidak tanggung tanggung sehingga kepada masyarakat dirinya
meminta agar tak main-main.
"itu pengukurannya tak tanggung -tanggung, ribuan hektare
jadi masyarakat tidak bisa main-main, kami sebagai tim teknis menunggu
dan siapa yang mewakilinya dari pemda, dari perusahaan dan dari
transmigrasi juga karena HPL milik transmigrasi,"kata Syahrial.
elain itu BPN juga menyinggung soal pendanaan untuk melakukan pengukuran batas bidang lahan exs tranmigrasi pedamaran tersebut.
"Nanti masalah biaya turun kelapangan siapa..? ngak bisa
lepas juga dari pemda pak, kami disuruh kordinasi dengan pemda, kemaren
dibahas oleh asisten I bahwa semua pihak dibawa, jangan nanati satu
pihak ngak dibawa akhinya mentah lagi, jadi kalau bisa turun sama-sama
kapan turun."pungkasnya.***(jumaris)