Postingan
Komisi C Hearing dengan BPKAD Bahas Bansos dan Dana Hibah
https://www.riaupublik.com/2016/06/komisi-c-hearing-dengan-bpkad-bahas.html
Mei I 20-2016 20:34:12Wib Dilihat: 103Kalai
RIAUPUBLIK.COM, PEKANBARU-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau tak mau
kecolongan dan juga bermasalah dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau. Untuk itu, karena kebijakan
anggaran merupakan salah satu bagian tugas DPRD, wakil rakyat di DPRD
Riau benar-benar mengawal penggunaannya oleh legislatif.
Sejak beberapa bulan ini, DPRD Riau aktif menggelar rapat bersama satuan kerja (Satker) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pertemuan itu seringkali berlangsung “panas” karena adanya kebijakan yang tidak sinkron ke dua lembaga ini.
Salah satu mata anggaran yang menjadi sorotan DPRD Riau, penyaluran dan penggunaan dana bantuan sosial (Bansos). Agar penyalurannya tepat sasaran, sejak dini DPRD Riau sudah melaksanakan pertemuan dengan satker terkait.
Apalagi, untuk tahun 2016 ini, total dana bansos dan hibah mencapai sekitar Rp1,2 triliun, termasuk untuk dana BOS. Anggaran itu berada setiap SKPD di lingkungan Pemprov Riau. Dalam penyalurannya, khusus untuk hibah maksimal Rp150 juta, dan Bansos maksimal hanya Rp 50 juta.
Beberapa hari lalu, DPRD Riau melalui Komisi C menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. Hearing langsung dipimpin Ketua Komisi C DPRD Riau H Aherson. Hadir juga dalam hearing itu, Sawitri, Rosfian, Siswaja, serta Husaimi Hamidi, Supriati, Ilyas, dan Yulisman. Dari BPKAD hadir Indrawati.
Dalam hearing Komisi C dan BPKAD, bansos (dana hibah) memang menjadi sorotan sesuai fungsi anggota DPRD Riau mengontrol penggunaan anggaran. Dana hibah atau bansos dinilai paling rawan penyimpangan. Dalam pertemuan itu, langsung dihadirkan Tim Verifikasi Penerima Bansos serta BPKAD.
“Hearing ini untuk mengetahui sistem penyalurannya. Sebab, selama ini sangat dipandang tidak jelas aturan dipakai. Kita ingin tahu mekanisme dan sistem penyalurannya. Proses seperti apa. Untuk itu kita panggil BPKAD Riau serta Tim Verifikasi yang terdapat di setiap SKPD,” ungkap Aherson.
Aherson menegaskan, dalam hearing ini juga dimintai penjelasan mengenai mekanisme penentuan besarnya bantuan yang diberikan. Apakah yang menentukan SKPD atau BPKAD.
“Dengan demikian, waktu pembahasan anggaran antara Komisi C dengan SKPD tidak lagi main coret,” ujar politisi Partai Demokrat Dapil Inhu-Kuansing ini.
Aherson mencontohkan, permohonan dari masyarakat sebesar Rp100 juta, namun dikabulkan hanya Rp50 juta. Apa yang menjadi alasa pihak Tim Verifikasi memberikan separoh dari permintaan.
“Kalau memang ini sesuai mekanisme yang ada, tentu patut kita mendukung. Namun, kalau tidak jelas, tentunya akan muncul dugaan terjadi pengurangan-pengurangan oleh oknum saja yang akan merugikan penerima bantuan,” tegasnya.
Dengan adanya hearing ini, kata Aherson, akan menjadi jelas dan terang-benderang apa yang menjadi persoalan dan bagaimana mekanisme penyaluran bantuan sosial maupun dana hibah oleh Pemprov Riau kepada masyarakat yang mengajukan permohonan..
“Ini, agar bantuan diberikan sesuai dengan diverifikasi. Untuk menghindari polemik, sebaiknya sebelum bantuan diberikan, dilakukan dulu pengecekan ke lapangan apakah kondisi yang ada sesuai dengan apa yang disampaikan melalui proposal permohonan bantuan. Jangan sampai terjadi, bantuan disalurkan kepada orang yang tidak pas,” tambahnya.
Kepala BPKAD Riau Indrawati Nasution menjelaskan, apa yang disampaikan pihak Komisi C DPRD Riau akan menjadi masukan dan informasi penting bagi BPKAD Provinsi Riau.
“Masukan yang disampaikan anggota DPRD Riau, khusus dari Komisi C sangat bermanfaat dan akan kami jadikan masukan penting,” kata Indrawati. (adv/hms DPRD)
 |
| Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson didampingi Sawitri saat hearing dengan BPKAD Riau membahas dana bansos dan hibah |
Sejak beberapa bulan ini, DPRD Riau aktif menggelar rapat bersama satuan kerja (Satker) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pertemuan itu seringkali berlangsung “panas” karena adanya kebijakan yang tidak sinkron ke dua lembaga ini.
Salah satu mata anggaran yang menjadi sorotan DPRD Riau, penyaluran dan penggunaan dana bantuan sosial (Bansos). Agar penyalurannya tepat sasaran, sejak dini DPRD Riau sudah melaksanakan pertemuan dengan satker terkait.
Apalagi, untuk tahun 2016 ini, total dana bansos dan hibah mencapai sekitar Rp1,2 triliun, termasuk untuk dana BOS. Anggaran itu berada setiap SKPD di lingkungan Pemprov Riau. Dalam penyalurannya, khusus untuk hibah maksimal Rp150 juta, dan Bansos maksimal hanya Rp 50 juta.
Beberapa hari lalu, DPRD Riau melalui Komisi C menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. Hearing langsung dipimpin Ketua Komisi C DPRD Riau H Aherson. Hadir juga dalam hearing itu, Sawitri, Rosfian, Siswaja, serta Husaimi Hamidi, Supriati, Ilyas, dan Yulisman. Dari BPKAD hadir Indrawati.
Dalam hearing Komisi C dan BPKAD, bansos (dana hibah) memang menjadi sorotan sesuai fungsi anggota DPRD Riau mengontrol penggunaan anggaran. Dana hibah atau bansos dinilai paling rawan penyimpangan. Dalam pertemuan itu, langsung dihadirkan Tim Verifikasi Penerima Bansos serta BPKAD.
“Hearing ini untuk mengetahui sistem penyalurannya. Sebab, selama ini sangat dipandang tidak jelas aturan dipakai. Kita ingin tahu mekanisme dan sistem penyalurannya. Proses seperti apa. Untuk itu kita panggil BPKAD Riau serta Tim Verifikasi yang terdapat di setiap SKPD,” ungkap Aherson.
Aherson menegaskan, dalam hearing ini juga dimintai penjelasan mengenai mekanisme penentuan besarnya bantuan yang diberikan. Apakah yang menentukan SKPD atau BPKAD.
“Dengan demikian, waktu pembahasan anggaran antara Komisi C dengan SKPD tidak lagi main coret,” ujar politisi Partai Demokrat Dapil Inhu-Kuansing ini.
Aherson mencontohkan, permohonan dari masyarakat sebesar Rp100 juta, namun dikabulkan hanya Rp50 juta. Apa yang menjadi alasa pihak Tim Verifikasi memberikan separoh dari permintaan.
“Kalau memang ini sesuai mekanisme yang ada, tentu patut kita mendukung. Namun, kalau tidak jelas, tentunya akan muncul dugaan terjadi pengurangan-pengurangan oleh oknum saja yang akan merugikan penerima bantuan,” tegasnya.
Dengan adanya hearing ini, kata Aherson, akan menjadi jelas dan terang-benderang apa yang menjadi persoalan dan bagaimana mekanisme penyaluran bantuan sosial maupun dana hibah oleh Pemprov Riau kepada masyarakat yang mengajukan permohonan..
“Ini, agar bantuan diberikan sesuai dengan diverifikasi. Untuk menghindari polemik, sebaiknya sebelum bantuan diberikan, dilakukan dulu pengecekan ke lapangan apakah kondisi yang ada sesuai dengan apa yang disampaikan melalui proposal permohonan bantuan. Jangan sampai terjadi, bantuan disalurkan kepada orang yang tidak pas,” tambahnya.
Kepala BPKAD Riau Indrawati Nasution menjelaskan, apa yang disampaikan pihak Komisi C DPRD Riau akan menjadi masukan dan informasi penting bagi BPKAD Provinsi Riau.
“Masukan yang disampaikan anggota DPRD Riau, khusus dari Komisi C sangat bermanfaat dan akan kami jadikan masukan penting,” kata Indrawati. (adv/hms DPRD)
