Postingan
Diskominfo Riau: Program Penyebar Luasan Informasi Kepada Masyarakat Terluar Perlu Dilakukan
https://www.riaupublik.com/2015/12/diskominfo-riau-program-penyebar-luasan.html
 |
| Program Penyebar Luasan Informasi Kepada Masyarakat Terluar Perlu Dilakukan Program Apa Saja Harus Mendahulukan Kepentingan Masyarakat Dirjen Keimigrasian RI Keluarkan Program Khusus |
"Diseminasi informasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat, khususunya di wilayah terluar RI guna mendapatkan informasi," kata Kepala UPT Media Center Diskominfo Riau, Mastar Mahad, saat membuka acara optimalisasi "Diseminasi" informasi dalam meminimalisir kesenjangan informasi diwilayah perbatasan di aula Kantor Camat Sinaboi, Selasa (22/12/2015).
Hadir narasumber, Direktur Informasi Publik Ditjen Informasi Komunikasi Publik Kemenekominfo, Tulus Subarjono, Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau, diwakili Kasi Pencegahan BNN Riau, Dina Fitriana Lubis, Kepala BPP Rohil diwakili Kabid Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, Basri, Perwakilan Dishubkominfo Rohil Mudariyanto.
Mastar menambahkan bahwa kesenjangan informasi dan adanya luberan informasi dari Negara tetangga di wilayah perbatasan harus segera diantisipasi.
"Kesenjangan informasi berimplikasi pada melemahnya semangat nasionalisme masyarakat daerah perbatasan. Masyarakat di daerah perbatasan begitu mudahnya mengakses berbagai jenis siaran dari negara-negara tetangga,"katanya,
Menurutnya, jika tidak ditangani dengan baik akan menciptakan kesenjangan informasi yang berimplikasi pada melemahnya semangat nasionalisme masyarakat daerah perbatasan.
Pada kesempatan itu, Tulus Subarjono, menambahkan wilayah perbatasan menjadi wilayah terdepan saat ini. Dalam memperkuat perbatasan masyarakat diminta menjadi stake holder atau subjek bukan objek.
Oleh karena itu, masyarakat butuh mendapatkan akses informasi keterbukaan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Untuk mendapatkan aksea informasi pemerintah pusat beralternatif membangun media center diwilayah perbatasan.
"Selama ini media center hanya ada di propinsi, kedepan akan dibangun diperbatasan, jadi masyarakat bisa menyalurkan informasi penting untuk menjaga pertahanan negara,"ungkapnya.
Senada diutarakan Basri, bahwa peran pemerintah daerah Rokan Hilir dalam mengawal wilayah perbatasan dengan membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD).
Di Kabupaten Rohil, lanjutnya, khususnya di Kecamatan Sinaboi berbatasan dengan Kota Dumai sering menjadi perdebatan bahkan konflik. Uniknya sengketa tapal batas ini memcuat setelah 10 tahun.
Perlu diketahui BPPD Rohil, katanya, mengelola beberapa wilayah lokasi prioritas (lokpri) seperti, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Bangko. BPPD juga mendapat lokpri tambahan yakni Pekaitan dan Kububabussalam.
Menurutnya, permasalahan yang sering muncul di Lokpri yakni, Ilegal fiahing, peredaran narkoba, peredaran senjata ilegal, kurang ketersediaan sarana air bersih dan lainya.
Kemudian, Dina Fitriana menambahkan persoalan narkoba menjadi permasalahan internasional.
Pemerintah pusat pun sudah menyatakan indonesia darurat narkoba.
Kabupaten Rohil, katanya, masuk dalam zona rawan kuning dan bisa menjadi rawan merah jika tidak dijaga. Perlu diketahui jumlah pecandu narkoba di Propinsi Riau tercatat 105 juta jiwa. Oleh karena itu
Riau mendapat rangking 7 seluruh Indonesia dan Bagansiapiapi urutan ke-12 jumlah kasus pecandu narkoba.
Wilayah perbatasan, jelas Dina, banyak memiliki jalur laut yang merupakan pintu para bandar narkoba, pelabuhan tikus, jalur perbatasan darat yang berbatasan dengan negara tetangga sering dijadikan modus peredaran narkoba.
Pemerintah pusat sendiri memiliki visi dan misi pencegahan, pemberantasan dan peredaran berat narkoba atau P4GN Visi dan misi pemerintah pusat.
P4GN pencegahan pemberantasan penyalahagunaan dan peredaran berat narkoba. Namun dalam pencegahannya BNN lebih fokus kepada pelajar dan mahasiswa."Dari data 40 persen pengguna narkoba cendrung remaja,"tandasnya.(jumaris)
