Wweeiii....Tidak Terima Di Sebut Pansusnya Abal2, Suhardiman Amby Malah Balik Tuding,Sebut Dosen FISIP UNRI, Saiman Abal-abal

Saiman Pakpahan Dosen FISIP Universitas Riau

RIAUPUBLIK.COM, PEKANBARU-- Tidak terima kinerjanya disebut abal-abal, anggota DPRD Riau Suhardiman Ambi menuding balik dosen Universitas Riau Saiman Pakpahan yang akademisi abal-abal. Menurutnya yang menyatakan Pansus Monitoring Lahan, Perizinan dan Pajak sebagai Pansus abal-abal adalah orang yang abal-abal.

"Yang menyebut abal-abal itu lah yang abal-abal,"kata Suhardiman saat diminta tanggapannya soal tersebut, Kamis 26/11/2015 ke wartawan di ruang komisi A DPRD Riau. 

Seperti yang diberitakan forumriau.com sebelumnya, wakil rakyat di DPRD Riau banyak buat Panitia Khusus di tahun 2015 ini. Pansus yang 'booming' adalah Pansus Monitoring terkait lahan di Riau. 

Suhardiman Ambi sebagai ketua Pansus mengatakan, Pansus Monitoring Lahan, Perizinan dan Pajak yang diketuainya telah melahirkan sebuah catatan untuk dilaporkan. Catatan itu dirangkum jadi sebuah rekomendasi dan diserahkan ke pihak terkait sesuai pelanggarannya.

"Kita menunggu paripurna. Pansus Monitoring Lahan, Prizinan dan Pajak akan menyerahkan rekomendasi ke pada pihak Kepolisian, KPK, Kejaksaan dan BPK RI. Kita hadirkan dalam paripurna nantinya,"jawab Suhardiman ke media.

Tapi, Pansus yang diketuai Suhardiman Ambi tersebut  dinilai sebagai Pansus abal-abal. Penilaian itu dikatakan oleh pengamat politik Saiman Pakpahan. Menurutnya, pansus yang seharusnya menjadi harapan rakyat mestinya punya akhir yang berkekuatan hukum dari lembaga perwakilan rakyat DPRD.

"Pansus adalah Panitia Khusus merupakan bagian teknis dari Tupoksi legislatif dari fungsi dasar pengawasan. Soal Pansus Monitoring Lahan, Pajak dan Perizinan mempersoalkan masalah lahan, ini seksi. Karena masalah lahan banyak seperti karlahut. Ini perlu dimonitoring. Jadi jika hanya rekomendasi saja ini tidak bisa diukur,"kata Saiman kepada media, Rabu 25/11/2015.

Menurutnya, subtansi pansus itu ada kerjaan khusus yang harus dikuatkan oleh produk legislasi oleh DPRD yang membuat Pansus. Sedangkan rekomendasi itu tidak mengikat. 

"Harus ada kebijakan berkekuatan politis, karena mereka lembaga dari partai politik yang mewakili rakyat memilihnya. Apa pentingnya pansus jika hanya rekomendasi. Jika mereka hanya beri laporan dalam bentuk rekomendasi ke instansi lain, potensi penyelewangan sangat besar,"lanjut Saiman.

Dengan kinerja seperti itu, Saiman mengkampanyekan agar masyarakat sadar dan mengetahui anggota dewan yang seperti itu kinerjanya tidak layak lagi dipilih ke depan. 

"Secara kinerja kalau mereka tidak punya kemampuan, sebaiknya mereka bubar saja. Kalau mereka tidak bisa wakili rakyat ya bubar saja. Jadikan sangat aneh, jangan main-main dengan jabatan. Jangan-jangan pansus itu abal-abal hanya untuk menakuti pihak perusahaan saja. Kalau hanya rekomendasi, tanpa pansuspun bisa. Saya mengkampanyekan ke masyarakat, anggota dewan yang seperti ini jangan dipilih lagi,"tutup Saiman.(RPc/Rol)