Postingan
Akhirnya Setelah Di Tunda- Tunda, APBD-Perubahan Provinsi Riau 2015 Disetujui dan Disahkan Rp11,387 Triliun
https://www.riaupublik.com/2015/11/akhirnya-setelah-di-tunda-tunda-apbd.html
RIAUPUBLIK.COM, PEKANBARU-- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Perubahan 2015 ( APBD-P ) disetujui dan disahkan Rp11,387 triliun DPRD Provinsi Riau dan disaksikan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.
Sidang Paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD-P) Riau tahun 2015 dan penyampaian pergantian komposisi anggota badan anggaran dari masing-masing fraksi diadakan di ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Riau jalan jenderal Sudirman Pekanbaru, Riau.
Pelaksanaan rapat paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD-P) Riau tahun 2015 senin (16/11/2015) malam berjalan lancar. walaupun jadwal mulai sidang sedikit agak molor dan suasana sidang sempat memanas, dua agenda malam yang dijadwalkan itu sukses terlaksana.
Dua agenda Sidang paripurna malam itu penyampaian pertukaran komposisi anggota badan anggaran DPRD Provinsi Riau dan mendengar laporan badan anggaran dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD-P) riau tahun 2015 menjadi Rp11,387 triliun yang sebelumnya Rp10,7 triliun.
APBD-P Riau tahun 2015 ini naik sebesar 6,59 persen. Dimana APBD Murni ditetapkan sebesar Rp10,7 triliun dan di APBD-P yang disahkan menjadi Rp11,387 triliun. Belanja Tidak Langsung (BTL) meningkat jadi Rp6,906 triliun dari sebelumnya Rp4,402 triliun atau meningkat sekitar Rp2,504 triliun atau 56,89 persen. Belanja Langsung (BL) terjadi pengurangan dari Rp6,28 triliun sebelumnya jadi Rp4,481 triliun atau berkurang Rp1,8 triliun 28,66 persen.
APBD-P Riau tahun 2015 ini naik sebesar 6,59 persen. Dimana APBD Murni ditetapkan sebesar Rp10,7 triliun dan di APBD-P yang disahkan menjadi Rp11,387 triliun. Belanja Tidak Langsung (BTL) meningkat jadi Rp6,906 triliun dari sebelumnya Rp4,402 triliun atau meningkat sekitar Rp2,504 triliun atau 56,89 persen. Belanja Langsung (BL) terjadi pengurangan dari Rp6,28 triliun sebelumnya jadi Rp4,481 triliun atau berkurang Rp1,8 triliun 28,66 persen.
Pendapatan daerah berkurang sebesar 15,07 persen atau Rp1,314 triliun dari sebelumnya Rp8,71 triliun menjadi Rp7,407 triliun. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bertambah sebesar Rp2,863 miliar atau 0,33 persen di murni Rp868,8 miliar menjadi Rp871,71 miliar. Pembiayaan daerah sebesar Rp3,98 triliun yangmerupakan dari SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran).
Setelah Badan Anggaran DPRD Riau membacakan laporan hasil kerjanya, Aherson SSos MSi, fraksi demokrat sebagai perwakilan badan anggaran langsung memberikan hasil kerja pansus kepada pimpinan paripurna.
Setelah mendapatkan persetujuan dari anggota DPRD, pimpinan sidang paripurna DPRD langsung menandatangani bersama Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dan wakil ketua DPRD Riau Manahara Manurung dari PDIP dan Noviwaldy Jusman dari Partai Demokrat.
"Dewan dapat menerima dan setuju terhadap laporan kerja banggar sehingga RAPBD P dapat disahkan menjadi Perda. Kami harap pemerintah Riau dapat maksimal dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dijadwalkan," sebut pimpinan paripurna, dr Sunaryo saat usai pembacaan laporan hasil kerja
"Dewan dapat menerima dan setuju terhadap laporan kerja banggar sehingga RAPBD P dapat disahkan menjadi Perda. Kami harap pemerintah Riau dapat maksimal dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dijadwalkan," sebut pimpinan paripurna, dr Sunaryo saat usai pembacaan laporan hasil kerja
Banggar.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau dalam pidato pendapat gubernur Riau terhadap laporan hasi kerja badan anggaran, Plt Gubri mengatakan, pihaknya meminta kepada seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi Riau untuk konsisten dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan di daerah.
"Kami harapkan TAPD dapat memaksimalkan anggaran yang sudah disahkan. Terkait adanya interupsi tentang dana bantuan keuangan, sudah kita siapkan alokasi ke kabupaten kota secara proporsional," jelasnya. (adv/Rol)
