Kordinator Gempar Dodi Sugiarto: Ribuan Organisasi Mahasiswa Akan Merapatkan Barisan, Bergabung Ungkap Tabir KKN Plt Gubri Arsyadjuliandi Rahman

GEMPAR TUNTUT TANGKAP PLT GUBRI Arsyadjuliandi Rachaman

RIAUPUBLIK.COM, PEKANBARU-- Gerakan Mahasiswa Pemantau Riau (Gempar) Koordinator Aksi, Dodi Sugiarto menyatakan bahwa organisasi mahasiswa  segera merapatkan barisan bergabung mendesak mengungkap tabir dugaan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) di keluarga Pelaksana Tugas Gubernur Riau (Plt Gubri) Arsyadjuliandi Rachman.

Hal ini disampaikan Dodi Sugiarto Kamis pagi (15/10/2015) kepada GagasanRiau.com dimana disebutkan olehnya organisasi mahasiswa yang akan bergabung yakni himpunan pelajar dan mahasiswa dari Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan dari Kabupaten Kuamtam Singingi (Kuansing).

“Mereka akan menyusul dan bergerak bersama dengan seluruh kekuatan mahasiswa yang sudah tergabung dalam Gempar untuk mengungkap KKN keluarga Plt Gubri, dan kita akan komitmen akan terus mengawal proses hukum, dalam waktu dekat ini akan kami kembali mendatangi Kejati Riau untuk meminta sejauh mana perkembangan pengusutan KKN yang dilakukan oleh keluarga Andi Rachman”ungkap Dodi.

Disebutkan oleh Dodi lagi, gerakan Gempar bersama organisasi mahasiswa daerah di Provinsi Riau ini dilakukan secara terus-menerus untuk membersihkan Bumi Lancang Kuning dari Kejahatan Kerah Putih yang menyengsarakan rakyat. “Kejahatan Kerah Putih ini sudah seperti teroris menyengsarakan rakyat banyak, dan mereka harus diproses secara hukum yang berlaku, kami tak ingin negeri ini hancur oleh orang-orang yang hanya mementingkan kelompok saja”tukas Dodi.

Diberitakan sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Pemantau Riau (Gempar) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kamis (8/10/2015) untuk mendesak agar dugaan Korupsi, Kolusi, Nepotisme keluarga Pelaksana Tugas Gubernur Riau (Plt Gubri) Arsyadjuliandi Rachman diusut segera sesuai dengan tuntutan pada Selasa (29/9/2015) yang lalu.

Dalam tuntutannya Gempar meminta KPK, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri untuk turun langsung menangani pelaku konspirasi KKN atas proyek lelang Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.2 triliun. Kedua mendorong KPK, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri mengusut tuntas aktor intelektual yang diduga dibalik konspirasi pelelangan proyek UPL dan LPSE diduga telah terjadi praktek KKN di Pemerintah Provinsi Riau.

Juga mendesak KPK, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, untuk membongkar dokumen UPLP dan LPSE sampai ke Satuan Kerja (Satker) untuk mengusut tuntas dugaan konspirasi KKN di pelelangan proyek di Pemerintahan Provinsi Riau dengan anggaran Rp2 triliun.