GM PLN Riau Kepri Peby Joko Priharto Lari, Di Tanya Belanja Solar 13 Milyar Untuk Tenaga Disel
https://www.riaupublik.com/2015/10/di-tanya-belanja-solar-13-milyar-untuk.html
RIAUPUBLIK.COM, PEKANBARU-- Karena alasan yang dikemukakan itu-itu saja, jawaban PLN Riaukepri dinilai modus mengelabui masyarkat soal pemadaman bergilir.
Bagaimana tidak, saban tahun DPRD Riau selalu disuguhi alasan teknis PLN soal krisis daya dari pembangkit listriknya. "Ini alasan klasik. Itu-itu saja setiap tahun. Jawabannya akal-akalan, modus saja ini,"kata Yusuf Sikumbang anggota Komisi D DPRD Riau.
Alasan krisis debit air dari pembangkit Koto Panjang, Danau Maninjau dan danau Singkarak selalu dijadikan kambing hitam oleh PLN Riaukepri.
Krisis debit air itu malah berlanjut dengan rekayasa cuaca di daerah pembangkit listrik yang tentunya menambah biaya. Tapi PLN mengakui tak juga berhasil.
Selalu kurang daya ke pelanggannya, membuat rasa heran anggota dewan. Abdul Wahid menyampaikan, dengan alasan klasik tahunan itu, tidak diragukan lagi, persoalan PLN ada pada profesionalnya SDM.
"Saya nilai, soal listrik ini soal tidak profesionalnya kinerja PLN. Jika PLN tidak profesional, kita bisa ajukan pengelolaannya ke daerah atau swasta yang lain. Karena undang-undang kelistrikan juga telah membolehkan dikelola oleh daerah dan swasta,"kata Wahid.
Dengan wajah tak berdosa, Kepala PLN Riaukepri Febi Joko terlihat adem-adem saja menanggapi pernyataan itu. Dia tetap bersikukuh keadaan kekurangan tenaga PLN itu soal teknis, meskipun tiap tahun ada penambahan pembangunan sumber daya listrik di wilayahnya.
Bahkan dia menguatkan alibi pemadaman bergilir harus dilakukan dan selalu dilakukan seiring bertumbuhnya kebutuhan pelanggan.
Pada 2008 silam, PLN Riaukepri melalui Kabag Humasnya waktu itu mengakui sumber tenaga listrik juga ada dari tenaga diesel, gas dan uap batu bara. Luar biasa, belanja solar untuk tenaga diesel saja mencapai Rp.13 miliar se bulan.
Keadaan ini membuat ribuan pertanyaan antri terkait 'ulah' PLN yang terkesan semena-mena memutus listrik bergilir di wilayah Riaukepri saban tahun. Berapa kebutuhan belanja Gas untuk pembangkit tenaga listrik tenaga gas dan tenaga batu bara?
Pernahkah diumumkan hasil audit semua belanja tersebut ke publik, lembaga pemerintah dan lembaga terkait? Pernahkan PLN mengganti segala kerugian pelanggan sesuai dengan UU perlindungan konsumen?
Tapi, Kepala PLN Riaukepri Febi Joko mengelak waktu ditanya wartawan. Ia berlalu meninggalkan wartawan di ruang Komisi D DPRD Riau usai hearing Rabu 8/10/2015. Hmm..(Frc/470)***
Bagaimana tidak, saban tahun DPRD Riau selalu disuguhi alasan teknis PLN soal krisis daya dari pembangkit listriknya. "Ini alasan klasik. Itu-itu saja setiap tahun. Jawabannya akal-akalan, modus saja ini,"kata Yusuf Sikumbang anggota Komisi D DPRD Riau.
Alasan krisis debit air dari pembangkit Koto Panjang, Danau Maninjau dan danau Singkarak selalu dijadikan kambing hitam oleh PLN Riaukepri.
Krisis debit air itu malah berlanjut dengan rekayasa cuaca di daerah pembangkit listrik yang tentunya menambah biaya. Tapi PLN mengakui tak juga berhasil.
Selalu kurang daya ke pelanggannya, membuat rasa heran anggota dewan. Abdul Wahid menyampaikan, dengan alasan klasik tahunan itu, tidak diragukan lagi, persoalan PLN ada pada profesionalnya SDM.
"Saya nilai, soal listrik ini soal tidak profesionalnya kinerja PLN. Jika PLN tidak profesional, kita bisa ajukan pengelolaannya ke daerah atau swasta yang lain. Karena undang-undang kelistrikan juga telah membolehkan dikelola oleh daerah dan swasta,"kata Wahid.
Dengan wajah tak berdosa, Kepala PLN Riaukepri Febi Joko terlihat adem-adem saja menanggapi pernyataan itu. Dia tetap bersikukuh keadaan kekurangan tenaga PLN itu soal teknis, meskipun tiap tahun ada penambahan pembangunan sumber daya listrik di wilayahnya.
Bahkan dia menguatkan alibi pemadaman bergilir harus dilakukan dan selalu dilakukan seiring bertumbuhnya kebutuhan pelanggan.
Pada 2008 silam, PLN Riaukepri melalui Kabag Humasnya waktu itu mengakui sumber tenaga listrik juga ada dari tenaga diesel, gas dan uap batu bara. Luar biasa, belanja solar untuk tenaga diesel saja mencapai Rp.13 miliar se bulan.
Keadaan ini membuat ribuan pertanyaan antri terkait 'ulah' PLN yang terkesan semena-mena memutus listrik bergilir di wilayah Riaukepri saban tahun. Berapa kebutuhan belanja Gas untuk pembangkit tenaga listrik tenaga gas dan tenaga batu bara?
Pernahkah diumumkan hasil audit semua belanja tersebut ke publik, lembaga pemerintah dan lembaga terkait? Pernahkan PLN mengganti segala kerugian pelanggan sesuai dengan UU perlindungan konsumen?
Tapi, Kepala PLN Riaukepri Febi Joko mengelak waktu ditanya wartawan. Ia berlalu meninggalkan wartawan di ruang Komisi D DPRD Riau usai hearing Rabu 8/10/2015. Hmm..(Frc/470)***