Pilkada Riau, KPU Targetkan Satu Putaran
https://www.riaupublik.com/2015/05/pilkada-riau-kpu-targetkan-satu-putaran.html
RIAUPUBLIK.COM, PEKANBARU- - Pemerintah Provinsi Riau menargetkan
pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak yang akan digelar di
daerahnya dapat berjalan aman dan hanya satu putaran.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, diharapkan pemilukada berjalan satu putaran.
"Dalam rapat koordinasi tadi kami kembali mengingatkan agar setiap komponen penyelenggara pemilukada melakukan penguatan dan persiapan secara menyeluruh, termasuk efisiensi dan efektif dalam anggaran," katanya usai rapat koordinasi, Senin (11/5).
Menurut dia, landasan hukum penyelenggaraan pemilukada serentak lewat UU No8/2015, mengamanatkan kepada Pemprov Riau untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilukada di sembilan kabupaten dan kota.
Sembilan daerah itu adalah Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Meranti, dan Kota Dumai.
Dari pemaparan beberapa kepala daerah dan perwakilan yang hadir, ada daerah yang sudah mengganggarkan biaya penyelenggaraan pemilukada di APBD murni dan ada yang belum.
"Untuk yang belum menganggarkan, kami mendorong supaya segera dibahas dengan legislatif dan dianggarkan lewat APBD Perubahan 2015," kata Andi.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan setiap daerah kabupaten dan kota penyelenggara pemilukada serentak harus menyiapkan anggaran daerahnya.
"Tidak ada alasan bagi daerah tidak menganggarkan biaya pemilukada, karena ini amanat undang-undang," katanya.
Kalaupun ada daerah yang tidak sanggup dalam pembiayaan pemilukada ini, harus dicarikan jalan keluar atau dibantu oleh pemerintah provinsinya.
Moenek menilai kabupaten dan kota di Riau tidak mungkin tidak memiliki anggaran, karena daerahnya hang memiliki potensi daerah cukup besar.
"Kalau daerah di Indonesia Timur yang tidak punya kekayaan sumber daya alam itu wajar, jadi di Riau tidak mungkin ada kabupaten yang tidak sanggup membiayai pemilukada," katanya.***
Sbr: Beritasatu
Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, diharapkan pemilukada berjalan satu putaran.
"Dalam rapat koordinasi tadi kami kembali mengingatkan agar setiap komponen penyelenggara pemilukada melakukan penguatan dan persiapan secara menyeluruh, termasuk efisiensi dan efektif dalam anggaran," katanya usai rapat koordinasi, Senin (11/5).
Menurut dia, landasan hukum penyelenggaraan pemilukada serentak lewat UU No8/2015, mengamanatkan kepada Pemprov Riau untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilukada di sembilan kabupaten dan kota.
Sembilan daerah itu adalah Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Meranti, dan Kota Dumai.
Dari pemaparan beberapa kepala daerah dan perwakilan yang hadir, ada daerah yang sudah mengganggarkan biaya penyelenggaraan pemilukada di APBD murni dan ada yang belum.
"Untuk yang belum menganggarkan, kami mendorong supaya segera dibahas dengan legislatif dan dianggarkan lewat APBD Perubahan 2015," kata Andi.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan setiap daerah kabupaten dan kota penyelenggara pemilukada serentak harus menyiapkan anggaran daerahnya.
"Tidak ada alasan bagi daerah tidak menganggarkan biaya pemilukada, karena ini amanat undang-undang," katanya.
Kalaupun ada daerah yang tidak sanggup dalam pembiayaan pemilukada ini, harus dicarikan jalan keluar atau dibantu oleh pemerintah provinsinya.
Moenek menilai kabupaten dan kota di Riau tidak mungkin tidak memiliki anggaran, karena daerahnya hang memiliki potensi daerah cukup besar.
"Kalau daerah di Indonesia Timur yang tidak punya kekayaan sumber daya alam itu wajar, jadi di Riau tidak mungkin ada kabupaten yang tidak sanggup membiayai pemilukada," katanya.***
Sbr: Beritasatu