Kabag Humas Diskriminasikan Wartawan Liputan Jokowi di Meranti

Add caption

RIAUPUBLIK.COM, MERANTI - Kabag Humas Kabupaten Kepulauan Meranti, Eri Suheri dinilai tidak becus dalam mengakumodir wartawan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini terbutkti dari keheluhaan sejumlah wartawan yang akan meliput kedatangan Presiden Jokowidodo yang tidak diakumodir Kabag Humas.
Akhirnya sejumlah wartawan yang tidak diakomodir Kabag Humas Pemkab Meranti harus menahan kecewa karena moment yang sangat berharga tidak bisa mereka liput dan mengabadikan foto kegiatan kunjungan Presiden Jokowidodo di Meranti. Pasalnya wartawan yang akan meliput dibatasi bagi yang mendapatkan tanda pengenal liputan kunjungan presiden RI, ke Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, Rabu (26/11/14).
Wartawan yang tidak mendapat kartu tanda pengenal yang dikeluarkan bagian Humas tersebut tidak semuanya dimiliki wartawan dan akhirnya awak media menilai Kabag Humas tidak becus dalam mengakumodir atau mendata para wartawan yang akan melakukan tugas liputan ke Sungai Tohor dalam kunjungan Presiden RI. Akibatnya sempat terjadi kericuhan (adu mulut) antara Kabag Humas Kabupaten Meranti.
Tak hanya itu, bahkan atas ketidak profesionalan Kabag Humas hampir terjadi adu fisik antara Sawaludin, salah seorang wartawan harian, yang sempat menatang Nurul Fadli. Kericuhan berawal saat Nurul Fadli, Jamaludin (sigapnwes.com) dam Misjan (wartawan oketimes.com) mempertanyakan soal liputan tersebut.
Dari pantauan wartawan, kericuhan tersebut berawal, ketika tiga wartawan mendatangi Kabag Humas, Eri Suheri saat mendata nama-nama wartawan yang diakomodir, untuk melancarkan pemberitaan atau wawancara agenda kedatangan Presiden RI Jokowidodo. Tidak diketahui penyebabnya tiga nama wartawan tersebut tidak di daftar atau diakomodir oleh Humas.
"Kami seperti di anak tirikan oleh Humas, kenapa nama kami tidak diakomodir, sedangkan wartawan lain diakomodir. Mau jadi apa Humas Meranti ni, kami sudah datang ke kantornya sore semalam untuk mendaftar dalam liputan. Namun dia bilang tidak ada pakai pendaftaran, karena kami dengar untuk meliput atau wawancara agenda Persiden RI Jokowidodo harus mengunakan kartu (ID CARD) kusus," ujur Nurul Fadli dengan wajah yang kesal.
"Namun tadi dia cakap lain pulak, pendaftaran sudah dua hari yang lalu. Setelah itu dia bilang baru hari ini pula dia tahu, Kabag Humas macam apa ini," tambahnya kepada wartawan, Kamis (27/11/14).
Wartawan yang tidak diakomodir menilai Humas sepertinya mengajak permusuhan dengan wartawan karena yang diakomodir dan terdaftar hanya anggota PWI atau hanya mengakomodir dan mengeluarkan kartu (ID CARD).
"Harus pakai uang, kalau ya jelaskan tak perlu harus membohongi kami. Sedangakan wartawan lain cukup dengan melayangkan sms bisa diakomodir langsung," jelas Misjan yang diaminkan Jamaludin.
Saat hal tersebut dikonfirmasi kepada Kabag Humas, nomor yang dihubungi wartawan tidak tersabung.( Rpc/r**)


Sumber: Metroterkini.com