Inilah Hukum Indonesi, Presiden Jokowi Minta Polri tak Tahan Novel
https://www.riaupublik.com/2015/05/inilah-hukum-indonesi-presiden-jokowi.html
RIAUPUBLIK.COM, SOLO -- Presiden RI Joko Widodo terpaksa turut 'campur
tangan' penyidikan yang dilakukan Polri terhadap Novel Baswedan. Kepala
negara minta kepada Kapolri, Jendral Polisi Badrotin Haiti, agar tidak
menahan penyidik KPK tersebut.
Usai menunaikan Salat Jum'at di masjid Kotta Barat, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jateng, Presiden Jokowi mengaku permintaan tersebut sudah disampaikan kepada Kapolri. ''Saya sudah perintahkan agar tidak ditahan,'' katanya, Jum'at (1/5).
Presiden Jokowi khawatir, jika polisi tetap menahan Novel Baswedan bakal berimbas pada hubungan antar-lembaga penegak hukum. Paling tidak, memperburuk hubungan antara Polri dengan KPK.
Selain minta tidak menahan Novel Baswedan, juga memerintahkan polisi agar dalam memproses hukum dilakukan secara adil dan transparan. Presiden Jokowi juga berharap polisi tidak membuat kontroversi baru.
Bila dilakukan penahanan, menurut Presiden Jokowi, akan mengganggu sinergi antara Polri, KPK, dan Kejagung dalam upaya pemberantasan korupsi. Presiden juga berharap kesatupaduan antara lembaga penegak hukum, Polri, Kejagung, dan KPK terjaga. Sehingga dalam upaya pemberantasan korupsi membuahkan hasil. (Rpc/77*)
sbr: rol
Usai menunaikan Salat Jum'at di masjid Kotta Barat, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jateng, Presiden Jokowi mengaku permintaan tersebut sudah disampaikan kepada Kapolri. ''Saya sudah perintahkan agar tidak ditahan,'' katanya, Jum'at (1/5).
Presiden Jokowi khawatir, jika polisi tetap menahan Novel Baswedan bakal berimbas pada hubungan antar-lembaga penegak hukum. Paling tidak, memperburuk hubungan antara Polri dengan KPK.
Selain minta tidak menahan Novel Baswedan, juga memerintahkan polisi agar dalam memproses hukum dilakukan secara adil dan transparan. Presiden Jokowi juga berharap polisi tidak membuat kontroversi baru.
Bila dilakukan penahanan, menurut Presiden Jokowi, akan mengganggu sinergi antara Polri, KPK, dan Kejagung dalam upaya pemberantasan korupsi. Presiden juga berharap kesatupaduan antara lembaga penegak hukum, Polri, Kejagung, dan KPK terjaga. Sehingga dalam upaya pemberantasan korupsi membuahkan hasil. (Rpc/77*)
sbr: rol