Weeiiiii.......Ada Intruksi Dan Demo, Acara Muswil VII PPP Riau, Agar Di Hentikan
https://www.riaupublik.com/2015/04/weeiiiiiada-intruksi-demo-acara-muswil.html
RIAUPUBLIK.COM, PEKANBARU-- Muswil VII PPP Provinsi Riau yang di gelar di Hotel Pangeran Pekanbaru, yang akan di buka langsung Ketua DPP PPP 10/04/2015. Musyawarah Wilaya PPP VII Provinsi Riau di tempatkan di Pekanbaru, Di jaga ketat aparat kepolisian, dari pantauan riaupublik Kapoltabes Pekanbaru Kombes Robet lansung terjun ke lapangan. tepat Pukul 14,15 Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) muncul, lansung di sambut pompang, menyambut Ketua Umum PPP Romahurmuziy, sampai di giring kedalam ruang acara, namun sesampai nya ketua umum di dalam acara, terlempar intruksi dari atas pedium sang pengitruksi mengatakan." Acara Muswil ini segera di hentikan, karena tidak sahh...Ilegal, tidak sesuai dengan PTUN, jadi harus di hentikan, Pantauan RIAUPUBLIK semberawak kisruh didalam sang pengintruksi langsung di turunkan, dan pintu di tutup seketika agar tidak terlihat aleh awak media, Riaupublik pun mencari tahu siapa yang intruksi, ternyata di ketahui dia adalah ketua DPC Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Muswil Pun Didemo di Depan Hotel Pangeran Dengan Menakan Aliansi Penyelamat Partai Persatuan (APP-P3). Romi penghancur ppp, pengkhianat, pemecah umat islam, Aziz kok nyalon lagi, aziz tak layak pimpin PPP,". Demikianlah teriakan yang dilontarkan oleh Koordinator lapangan dari Aliansi pemuda penyelamat partai persatuan (APP-P3) pembangunan, Suandra. Dalam aksi demo yang dilakukan sesaat sebelum acara muswil di laksanakan.
Aksi demo yang dilakukan di depan Hotel Pangeran Pekanbaru, Sabtu, (10/04/2015) APP-P3 menolak kedatangan Romahurmuziy di Propinsi Riau. APP-P3 juga menolak dilaksanakan Muswil VII Propinsi Riau dengan alasan bertentangan dengan keputusan sela dan keputusan PTUN Jakarta.
Berikut juga meminta kepada pemerintah, KPU dan bawalah agar mentaati keputusan sela dan keputusan PTUN Jakarta yang membatalkan SK Menjumlahkan tentang kepengurusan kubu Romahurmuziy.
Suandra menambahkan fenomena yang menarik adalah Proses Demokrasi bangsa ini yaitu Terkait pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Menkumham RI, yang sangat kontroversi dan akan membahayakan NKRI.
Karena keputusan yang dilakukan oleh Menkumham syarat akan kepentingan Elit tertentu, sehingga menjadikan pemerintah sudah tidak objektif lagi melihat permasalahan yang ada."Sebut Suandra Pungkas, Kepada Riapublik.com.(ROL)